Home / Lancang Kuning / Kepulauan Meranti

Jual Aset Lahan Sumur Minyak, Pemkab Kepulauan Meranti Dapat Cuan Rp 50 Miliar

Kamis, 08 Desember 2022 | 16:31 WIB

Penulis : Ali Imran | Editor : Raya Desmawanto

Jual Aset Lahan Sumur Minyak, Pemkab Kepulauan Meranti Dapat Cuan Rp 50 Miliar

Ilustrasi penjualan tanah. Foto: Net

RiauAkses.com, Selatpanjang - Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti akan melepas aset berupa tanah terletak di Kelurahan Teluk Belitung, Kecamatan Merbau. Diketahui, di lahan milik Pemkab seluas 8.645 meter persegi itu terdapat dua sumur minyak.

Penjualan lahan tersebut telah diproyeksikan bakal mendatangkan uang sebesar Rp 50 miliar. Hal tersebut sudah diploting sebagai bagian dari pendapatan hasil penjualan kekayaan daerah dalam postur APBD Kepulauan Meranti 2023 dengan total Rp 1,46 triliun lebih.

Di atas lahan milik Pemkab Kepulauan tersebut saat ini telah berdiri dua sumur minyak dengan kode MSJ-86 dan MSJ-102.

Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kepulauan Meranti melalui Plt Kepala Bidang Pengembangan Kebijakan dan Sistem Informasi, Rio Hilmi membenarkan hal tersebut.

Menurut Rio, pelepasan itu berdasarkan dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2012. Dimana pihak ketiga pengelola sumur migas yakni PT Imbang Tata Alam diwajibkan mengelola lahan produksi yang berstatus milik sendiri.

"Ada aturan mengikat terkait hal tersebut yang mengharuskan Pemkab Kepulauan Meranti melepas lahan seluas 8.645 m2 sesuai dengan nilai NJOP produktif senilai Rp 50 miliar. Namun ini masih dalam perundingan. Sebelumnya juga telah ada opsi penawaran, ditukar guling atau dijual saja," kata Rio, Kamis (8/12/2022).

Selain ada aturan yang mengikat, kata Rio, jika aset berupa lahan tersebut tidak dilepaskan, maka Pemkab akan rugi karena tidak ada pemasukan bagi daerah.

"Jika tidak dijual maka kita akan rugi, karena sewa lahan yang sebelumnya kita dapatkan Rp 100 juta per tahun dari perusahaan yang mengelola sumur migas tersebut. Dan itu tak mungkin kita dapatkan lagi karena aturan baru yang mengikat. Namun untuk pemasukan dari sektor DBH Migas tetap kita dapatkan," jelasnya.

Sementara itu Ketua DPRD Kepulauan Meranti, Fauzi Hasan belum memberikan tanggapan soal rencana penjualan aset milik Pemkab tersebut. Fauzi yang dihubungi berkali-kali mengatakan dirinya sedang sibuk. (R-01)