Home / Ekonomi /
Banggar DPRD Kepulauan Meranti Protes Program Nawacita Jokowi Tak Kunjung Terealisasi di Daerah Perbatasan
Badan Anggaran (Banggar) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kepulauan Meranti melakukan Rapat kerja perdana tahun 2023 dengan mendatangi Banggar DPR RI beberapa waktu lalu. Foto: Istimewa
RiauAkses.com, Jakarta – Badan Anggaran (Banggar) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kepulauan Meranti melakukan Rapat kerja perdana tahun 2023 dengan mendatangi Banggar DPR RI beberapa waktu lalu.
Dalam rapat tersebut dibahas mengenai arah kebijakan dan strategi kementerian terkait untuk memperhatikan daerah di perbatasan negara yang kurang mendapatkan perhatian. Fauzi Hasan MIkom selaku Ketua DPRD Kepulauan Meranti yang memimpin Banggar bertemu dengan anggota Komisi XI DPR RI, Muhidin Mohamad Said yang juga sebagai wakil ketua Banggar DPR RI.
“Kami dari DPRD Kepulauan Meranti menyurati DPR RI mencoba jalur legislatif untuk memperjuangkan dan mempertanyakan strategi pengalokasian anggaran untuk daerah perbatasan,” kata Ketua DPRD Kepulauan Meranti, H Fauzi Hasan, Kamis (2/2/2023).
Selain itu DPRD Kepulauan Meranti juga mempertanyakan frasa ketiga Nawacita Program pembangunan pemerintahan Jokowi yakni “Membangun Indonesia dari Pinggiran” yang saat ini menjadi mimpi yang tak pernah putus oleh masyarakat di Kabupaten Kepulauan Meranti, Provinsi Riau. Saban tahun masyarakat momok keterisolasian masih membayangi bagian Pulau terluar Indonesia tersebut.
“Kami meminta Banggar DPR RI bisa memainkan peran untuk daerah perbatasan sesuai nawacita Presiden Jokowi. Harapan itu kita jemput dan kita juga membawa aspirasi dan tuntutan masyarakat, sehingga kita pertanyakan juga kenapa daerah perbatasan kurang tersentuh, apakah kurang seksi karena kurang pemilih dengan kondisi daerah yang berpusat pulau,” sebutnya.
Dikatakan Fauzi Hasan, bahwa daerah perbatasan tidak terkecuali Kabupaten Kepulauan Meranti sangat kurang perhatian. Disampaikan lagi, DPRD tidak memperjuangkan anggaran infrastruktur melainkan anggaran khusus yang digelontorkan dan telah diatur melalui Peraturan Presiden.
“Jika kita memperjuangkan anggaran infrastruktur saja maka ada yang terpotong. Untuk itu yang kita perjuangkan adalah anggaran khusus perbatasan yang meliputi semua sektor. Sudah ada undang-undang tentang Lokpri yang mengatur dan menegaskan hal itu,” tuturnya.
Pihaknya ingin antara eksekutif dan legislatif berjuang bersama- sama memperjuangkan hak masyarakat yang menginginkan hidup lebih baik. Saat itu, kata Fauzi Hasan, Banggar DPR RI mengapresiasi langkah cepat yang ditempuh Banggar DPRD Kepulauan Meranti dalam memperjuangkan anggaran pembangunan. Hanya saja, tanggapan yang diberikan Banggar DPR RI atas penyampaian dari Banggar DPRD Kepulauan Meranti terkesan normatif.
Pimpinan Banggar DPR RI menyarankan agar Banggar DPRD Kepulauan Meranti membicarakan persoalan wilayah terdepan ini dengan wakil (Legislator Dapil Provinsi Riau) di Senayan. Selain itu, juga disarankan agar Banggar DPRD Kepulauan Meranti menyiapkan proposal. Tanggapan ini, kata Fauzi, belum bisa membuat mereka puas.
Mereka ingin Banggar DPR RI betul-betul berperan aktif dalam memperjuangkan pembangunan untuk wilayah terdepan. Katanya lagi, permintaan ini bukanlah hal yang mengada-ada. Apa yang diperjuangkan Banggar DPRD Kepulauan Meranti adalah untuk menuntut janji Jokowi yang akan membangun Indonesia dari wilayah perbatasan.
“Harusnya, tanpa kita datang, mereka (Banggar DPR RI) sudah berperan aktif dalam mewujudkan nawacita Presiden Jokowi. Kan Indonesia ini luas, bukan hanya satu daerah dalam ruang lingkup kecil saja. Memang membangun di pihak eksekutif, tapi kan Banggar bisa berperan aktif, melakukan pengawasan dan penganggaran andai pihak terkait (eksekutif) belum maksimal merancang program mewujudkan nawacita itu,” ungkap Fauzi Hasan.
“Jangan terkesan secara politis wilayah perbatasan itu tidak seksi lantaran pemilih sedikit dan akses untuk sampai ke sini sulit, lalu dibiarkan begitu saja. Indonesia ini luas, tidak hanya kelompok kecil, pembangunan harusnya diprioritaskan dari wilayah terdepan sesuai janji Presiden Jokowi dalam nawacitanya,” tambah Fauzi.
Saat pertemuan, Fauzi Hasan juga mempertanyakan ihwal sampai di akhir periode kedua Presiden Jokowi, apa yang menjadi target di nawacita, belum terwujud, khususnya di Kepulauan Meranti. Di daerah yang pernah dikunjungi Jokowi ini, infrastruktur jalannya masih banyak rusak parah dan ancaman abrasi sangat nyata. Sudah banyak daerah, kebun-kebun warga dan jalan, kini menjadi laut akibat hantaman abrasi setiap tahunnya.
“Dalam Perpres 43/2020 tentang rencana tata ruang kawasan perbatasan negara di Provinsi Riau dan Provinsi Kepulauan Riau, sudah ada penentuan titik lokasi prioritas (lokpri) nya, kenapa sampai sekarang tak juga dibangun, dimana ‘tersumbatnya’. Harusnya Banggar DPR RI bisa berperan lebih di sini. Ini yang kita perjuangkan, mengingat membangun di wilayah perbatasan sangat berat. Perlu bantuan dana yang sangat banyak,” ujar Fauzi Hasan.
Tak hanya sampai di sini, dalam memperjuangkan wilayah perbatasan, DPRD Kepulauan Meranti juga menjadi pencetus silaturrahmi nasional (Silatnas) dengan semua pimpinan dan anggota DPRD di wilayah perbatasan yang rencananya diadakan tahun ini. Sebelumnya, pertemuan yang akan membahas isu-isu strategis wilayah perbatasan ini sempat diagendakan akhir tahun 2022 silam. Namun, oleh kesibukan dari banyak wakil rakyat, panitia menyepakati agar silatnas tersebut diundur dan dijadwalkan ulang pada Maret tahun 2023.
“Silatnas tetap akan dilaksanakan, kita sedang membahas ini untuk mencari waktu pelaksanaan yang tepat. Selain itu, dalam waktu dekat kita juga akan ke Kemendagri, untuk memperjuangkan apa yang menjadi fokus kita ini,” ujarnya.
Ditambahkan lagi, selain berjuang di legislatif, DPRD Kepulauan Meranti juga akan mendatangi pihak eksekutif.
“Tidak sampai disini, kita memperjuangkan ini sampai tuntas. Kita akan kejar sampai dapat dan berkoordinasi ke Kemendagri dan Kementerian Keuangan,” tuturnya. (R-01)
TOPIK TERKAIT
BERITA TERKAIT
DPRD Riau Sebut Dirut PT PHR Tidak Beretika: Tak Akan Panggil Lagi, Langsung Bentuk Pansus!
RiauAkses.com, Pekanbaru - Pimpinan DPRD Riau kecewa Direktur Utama PT Pertamina Hulu Rokan (PT
Cegah Eksploitasi Identitas Agama, MUI Larang Takmir Masjid Undang Penceramah Berbau Politik Praktis
RiauAkses.com - Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengimbau takmir masjid agar tak mengundang
Komisioner Terlilit Hutang Ratusan Juta, DPRD Riau Sarankan KPID Ambil Sikap
RiauAkses.com, Pekanbaru - Komisi V DPRD Riau menggelar rapat dengar pendapat (RDP) dengan
Alat Berat Rusak dan Produksi Sampah Meningkat, Sampah di TPS Kepulauan Meranti Luber ke Tengah Jalan
RiauAkses.com, Selatpanjang – Tumpukan sampah di Tempat Pembuangan Sementara (TPS) di Desa
Alasan Dirut PHR Pilih Tak Hadiri Undangan DPRD Riau, Ada Agenda yang Tak Bisa Ditinggal
RiauAkses.com, Pekanbaru - Vice President Corporate Affairs PT PHR, Rudi Arriffianto, menyebut
Komentar Via Facebook :