Home / Politik /

Pengamat Politik Unri Sebut Proporsional Tertutup Untungkan Partai: Mudah Kontrol Calon Legislatif

Rabu, 25 Januari 2023 | 20:09 WIB

Penulis : Sigit Eka Yunanda | Editor : Hendrik Khoirul Muhid

Pengamat Politik Unri Sebut Proporsional Tertutup Untungkan Partai: Mudah Kontrol Calon Legislatif

Pengamat Politik, Tito Handoko. Foto: Istimewa

RiauAkses.com, Pekanbaru - Pengamat Politik Tito Handoko menilai sistem pemilihan proporsional tertutup yang sedang diproses di Mahkamah Konstitusi pada pemilihan legislatif akan sangat menguntungkan partai politik. Tito mengatakan, dengan sistem partai lebih mudah mengontrol calon legislatif.

“Keuntungannya ada di partai karena bisa memberikan punishment saat calon anggota legislatif bermasalah,” ujar Tito, Rabu (25/1/2023)

Menurut akademisi Universitas Riau ini, Indonesia memiliki pengalaman menggunakan proporsional tertutup. Dalam sistem ini, biaya politik proporsional tertutup tidak sebesar proporsional terbuka.

Tetapi ada biaya politik di internal partai dan saling sikut di internal akan semakin kuat. Namun sistem ini cukup ampuh untuk membangun karakter kader partai agar tidak menjadi politisi kutu loncat.

“Ada yang popularitas besar tapi tidak nomor satu. Tentu mereka keberatan karena limpahan suara akan diberikan ke nomor di atas. Sama saja, jual beli suara dan nomor urut,” papar Tito.

Dalam sistem ini, anggota partai politik disebutnya harus memiliki peran besar di partai untuk dapat memuluskan pencalegan dan mendapat nomor urut satu.

Terkait dampak kepada pemilih, ia mengatakan tidak akan berpengaruh signifikan sebab masyarakat biasanya sudah memiliki dasar/platform untuk memilih. Hanya saja, dengan kampanye yang akan lebih banyak mengusung nama partai, hubungan emosional antara caleg dan pemilih tidak akan sekuat sistem proporsional terbuka.

Sama halnya terkait desentralisasi politik, ia menyebut tak akan banyak yang berubah. Sebab bagaimanapun anggota partai politik tetap mengikuti arahan Dewan Pimpinan Pusat (DPP).

Ia menyebut seharusnya peran DPP justru bisa diminimalisir di Pemilihan Kepala daerah khususnya tingkat II.

“Seharusnya Pilkada tidak perlu rekom DPP, untuk Bupati misalnya cukup lah di DPD I. Tapi kan sekarang pasangan bupati-wakil bupati harus memiliki izin DPP,” ungkap Tito. (CR-02)