Home / Lancang Kuning / Dumai

Bea Cukai Dumai Musnahkan 6,8 Juta Batang Rokok Ilegal

Rabu, 07 Desember 2022 | 03:50 WIB

Editor : Raya Desmawanto

Bea Cukai Dumai Musnahkan 6,8 Juta Batang Rokok Ilegal

Pemusnahan 6,8 juta batang rokok di Kantor Bea Cukai Dumai, Selasa (6/12/2022). Foto: Istimewa

RiauAkses.com, Dumai - Sebanyak 6,8 juta batang rokok ilegal dimusnahkan oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai Tipe Madya Pabean B Dumai, Selasa (6/12/2022). Rokok yang dimusnahkan dengan cara dibakar tersebut merupakan hasil operasi sepanjang tahun 2021 hingga 2022.

Seremonial pembakaran rokok tersebut disaksikan Kapolres AKBP Nurhadi Ismanto, Dandim Letkol (Arh) Hermansyah Tarigan, Kajari Agustinus HM dan Pasi Intel Lanal Dumai Mayor Kamaluddin serta perwakilan instansi vertikal lainnya.

Kepala BC Dumai Ristola Nainggolan mengatakan, barang dimusnahkan ini telah dinyatakan melanggar ketentuan undang-undang cukai, dan sudah ditetapkan menjadi barang milik negara (BMN) serta telah mendapat persetujuan dari Direktur Pengelolaan Kekayaan Negara, KPKNL Pekanbaru dan KPKNL Dumai.

"Ini wujud sinergi terjalin bersama Kejaksaan, TNI, Polri dan Instansi terkait, yang bersama-sama melakukan penindakan terhadap barang ilegal maupun yang merugikan masyarakat," kata Ristola kepada pers.

Ditambahkan, peredaran rokok ilegal ini selain dapat merugikan negara juga dapat memicu persaingan usaha tidak sehat. Harga edar yang murah akan meningkatkan konsumsi masyarakat.

Penindakan dilakukan selain upaya dalam memberikan efek jera, juga wujud tanggungjawab fungsi KPPBC untuk melindungi masyarakat dari bahaya peredaran barang ilegal berbahaya serta dapat merusak lingkungan.

"Rokok ilegal sebanyak lebih kurang 5,8 juta batang hasil tegahan Kanwil DJBC Riau dari 79 penindakan dilakukan pada Tahun 2021 dengan total kerugian negara ditaksir mencapai 3,4 miliar rupiah," sebut Ristola.

Selain hasil tegahan DJBC Riau juga terdapat lebih kurang 1 juta batang hasil penindakan BC Dumai pada Tahun 2022 dengan total kerugian negara ditaksir mencapai Rp801 juta.

Pelanggaran ditemukan dari hasil operasi pasar, pengiriman melalui jasa titipan serta pencegahan pengantaran via bus antar provinsi. (*)

Sumber : AntaraRiau