Home / Ekonomi /

Ini Penyebab Peremajaan Sawit di Riau Terkendala

Jumat, 13 Januari 2023 | 09:52 WIB

Editor : Dwi Fatimah

Ini Penyebab Peremajaan Sawit di Riau Terkendala

Ilustrasi sawit. Foto: Net

RiauAkses.com, Pekanbaru - Akibat adanya kendala persyaratan yang harus dipenuhi petani terkait status lahan, program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) pada tahun lalu tidak dapat berjalan.

Kabid Produksi Dinas Perkebunan Provinsi Riau, Vera Virgianti menjelaskan, ada syarat yang harus dipenuhi petani untuk mengajukan bantuan dan program PSR tersebut.

"Ada syarat baru pengajuan PSR dari Kementerian LHK yaitu lahan yang akan diajukan replanting harus berada di kawasan bukan lahan gambut atau bebas dari kawasan lindung gambut," ujarnya, Kamis (12/1/2023).

Menurutnya, dengan adanya persyaratan tambahan itu membuat petani semakin sulit mengajukan dana bantuan program replanting. Sebab, sebagian besar wilaya di Riau berstatus gambut dan wilayah perkebunan sawit di Riau banyak berada di lahan gambut.

Selain penambahan syarat terkait status gambut, ada perubahan syarat lain yang dinilai memberikan keringanan kepada petani sawit. Yaitu tidak perlu lagi verifikasi di tingkat provinsi, hanya perlu sampai di tingkat kabupaten atau kota saja.

Dari data pihaknya, pemerintah pusat menetapkan Riau mendapatkan kuota program PSR 2022 seluas 11.000 hektare, namun tidak dapat terealisasi karena masalah tersebut di atas.

"Tahun ini kami belum dapat informasinya berapa kuota untuk Provinsi Riau, dan kami masih menunggu dari pusat," ungkapnya.

Menurutnya program PSR ini bertujuan mengganti tanaman kelapa sawit berusia tua dengan tanaman baru yang lebih produktif. Melalui program ini pemerintah pusat menganggarkan dana bantuan Rp30 juta per hektare, yang sebelumnya Rp25 juta.

Untuk satu petani maksimal mendapatkan bantuan empat hektare dana bantuan dari BPDPKS, yang sumber dananya berasal dari pungutan ekspor. (RE-01)