https://www.riauakses.com

  • Beranda
  • Pilihan
  • Riau
  • Lancang Kuning
    • Pekanbaru
    • Dumai
    • Bengkalis
    • Kampar
    • Siak
    • Indragiri Hulu
    • Indragiri Hilir
    • Rokan Hulu
    • Rokan Hilir
    • Pelalawan
    • Kuantan Singingi
    • Kepulauan Meranti
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Perbankan
  • Politik
  • Hukum
  • Dunia
  • Teknologi
  • Otomotif
  • Lainnya
    • Lingkungan
    • Sumber Daya Alam
    • Pendidikan
    • Kesehatan
    • Video

  • Disclaimer
  • Kontak Kami
  • Tentang
  • Pedoman
  • Redaksi

https://www.riauakses.com

Iklan Atas

https://www.riauakses.com

  • ";
  • Riau
  • Lancang Kuning
    • Pekanbaru
    • Dumai
    • Bengkalis
    • Kampar
    • Siak
    • Indragiri Hulu
    • Indragiri Hilir
    • Rokan Hulu
    • Rokan Hilir
    • Pelalawan
    • Kuantan Singingi
    • Kepulauan Meranti
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Perbankan
  • Politik
  • Hukum
  • Dunia
  • Teknologi
  • Otomotif
  • Lainnya
    • Lingkungan
    • Sumber Daya Alam
    • Pendidikan
    • Kesehatan
    • Video

Terbaru

Trending

Pilihan

Video

Home / Nasional /

Gubernur Sumbar Klaim Pembangunan Tol Payakumbuh-Pangkalan Tak Rugikan Masyarakat Meski Dua Nagari di Limapuluh Kota Menolak

Minggu, 08 Januari 2023 | 13:26 WIB  
Editor : Dwi Fatimah
Gubernur Sumbar Klaim Pembangunan Tol Payakumbuh-Pangkalan Tak Rugikan Masyarakat Meski Dua Nagari di Limapuluh Kota Menolak

Proses pembangunan jalan tol Payakumbuh-Pangkalan. Foto: Net

RiauAkses.com - Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi memastikan pembabunhan jalan tol Padang-Pekanbaru seksi Payakumbuh-Pangkalan Limapuluh kota tidak akan merugikan masyarakat.

Sebab, menurut Mahyeldi investor Japan Internasional Coorperation Agency (JICA) asal Jelang yang akan mendanai proyek tersebut memiliki persyaratan yang ketat soal pembebasan lahan.

Hal itu dinyatakan Mahyeldi saat rapat koordinasi pembangunan jalan tol ruas Payakumbuh-Pangkalan Limapuluh Kota di Auditorium Gubernuran, Kamis (6/1/2023). Rapat tersebut diikuti seluruh unsur terkait dalam pembangunan jalan tol.

"JICA sebagai investor pembangunan seksi Payakumbuh-Pangkalan memiliki persyaratan yang sangat ketat terkait pembebasan lahan. Intinya, tidak boleh merugikan masyarakat," kata Mahyeldi.

Cara yang dilakukan untuk memastikan tidak adanya warga dirugikan dalam proses pembebasan lahan itu, JICA menunjuk langsung konsultan yang mendampingi tim dalam pembuatan dokumen AMDAL dan Larat.

Sejumlah kebijakan pertimbangan lingkungan dan sosial dari JICA untuk pembebasan lahan di antaranya akan menghindari permukiman masyarakat. 

"Jika tidak dapat terelakkan, maka permukiman terdampak harus diminimalkan," katanya.

Selain itu, kompensasi untuk orang-orang yang terdampak harus memadai dan harus diberikan sebelum proses relokasi. Kenudian, masyarakat terdampak harus dilibatkan dalam setiap tahap pembebasan mulai dari awal perencanaan, persiapan sampai proses penggantian lahan.

"Kami minta Pemkab Limapuluh Kota untuk mengupayakan sosialisasi kembali kepada masyarakat yang menolak pembangunan tol ini," ujarnya.

Mahyeldi juga meminta agar pemerintah daerah dapat menginventarisasi semua persoalan yang menyebabkan masyarakat menolak. Dengan begitu, bisa dicarikan solusi atas penolakan tersebut.

"Tidak ada persoalan yang tidak ada solusi. Kita bisa komunikasikan kembali dengan masyarakat," katanya.

2 Nagari Masih Menolak

Dua nagari di Kabupaten Limapuluh Kota masih menolak pembangunan tol. Sebelumnya ada 5 nagari yang menolak, namun setelah disosialisasikan, 3 di antaranya akhirnya menerima rencana pembangunan tersebut. Kelima nagari itu; Koto Tangah Simalanggang, Koto Baru Simalanggang, Taeh Baruh, Lubuak Batingkok dan Gurun.

 

Sekretaris Daerah Limapuluh Kota, Widya Putra mengatakan, dua nagari yang masih menolak adalah Lubuk Batingkok dan Gurun. Dengan dukungan provinsi dan semua pihak, ia menyebut Pemkab Limapuluh Kota akan mengundang kembali masyarakat yang menolak untuk membicarakan persoalan yang terjadi di lapangan.

"Kita mendukung penuh pembangunan ini, karena itu kita akan undang kembali masyarakat yang awalnya menolak," katanya.

Kepala Dinas Bina Marga Ciptakarya dan Tata Ruang (BMCKTR) Sumbar, Era Sukma Munaf mengatakan jalan tol ini sudah di inisiasi sejak 2019. Khusus seksi Payakumbuh- Pangkalan dibagi atas tiga paket. Paket 2 dan 3 sudah tidak ada masalah, namun untuk paket 1 yang melewati beberapa nagari terjadi penolakan.

"Tiga paket ini tidak bisa dipisah-pisah, harus dilakukan sejalan. Kalau dipisah, nanti belum tentu ada investor yang bersedia mendanai," katanya.

Saat ini pembangunan Tol Padang-Pekanbaru di Sumatera Barat baru terbatas pada seksi I Padang-Sicincin. Pada tahap tersebut pembebasan lahan sudah lebih dari 90 persen dan Hutama Karya masih tetap bekerja untuk mempercepat pembangunan.

Pembangunan dilanjutkan seksi Payakumbuh-Pangkalan untuk mempercepat konektivitas dengan seksi tol Bangkinang- Pekanbaru yang telah diresmikan oleh Presiden Joko Widodo.


TOPIK TERKAIT

# RiauAkses.com# RiauAkses# tol pekanbaru-padang# tol payakumbuh-pangkalan# gubernur sumbar# tol trans suma
Komentar Via Facebook :

BERITA TERKAIT

  • WN Malaysia Ditolak Masuk Riau Karena Pernah Overstay

    Riau•
    Minggu, 08/01/2023 | 12:33 WIB
    RiauAkses.com - Seorang warga negarw (WN) Malaysia berinisial AH (54) ditolak saat coba masuk ke
  • Wow! Sampah di Pekanbaru Diminati Perusahaan Singapura, Mau Dibikin Jadi Apa Ya?

    Lancang Kuning•
    Minggu, 08/01/2023 | 10:10 WIB
    RiauAkses.com, Pekanbaru - Kabar baik tentang sampah datang dari Pemko Pekanbaru. PT Mars, sebuah
  • Terungkap! 5 Penyebab Pelakor Suka Mengincar Pria Beristri

    Kesehatan•
    Minggu, 08/01/2023 | 09:03 WIB
    RiauAkses.com - Entah mengapa, banyak wanita yang nekat untuk menjalin cinta dengan pria yang
  • Pemuda Tani HKTI Provinsi Riau Dilantik, Robert Hendriko: Angkatan Milenial Gerbong Utama Swasembada Pangan!

    Riau•
    Sabtu, 07/01/2023 | 20:52 WIB
    RiauAkses.com, Pekanbaru - Hari ini, Ketua Umum Pemuda Tani Himpunan Kerukunan Tani Indonesia
  • Bukan Hanya PPP, Demokrat Juga Pernah Tampung Eks Napi Korupsi, ICW: Parpol Kekurangan Orang dan Gimik Politik

    Politik•
    Sabtu, 07/01/2023 | 19:38 WIB
    RiauAkses.com - Indonesia Corruption Watch (ICW) menyorot kembalinya eks terpidana kasus korupsi
Banner Ramadhan TAF - P07

TRENDING

  • UMK dan UMP Riau Tahun 2026 Resmi Ditetapkan, Ini Rinciannya

    UMK dan UMP Riau Tahun 2026 Resmi Ditetapkan, Ini Rinciannya

    Selasa, 23/12/2025 | 19:58 WIB
  • 1 Orang Tewas Belasan Luka, Hotel New Hollywood Pekanbaru Terbakar

    1 Orang Tewas Belasan Luka, Hotel New Hollywood Pekanbaru Terbakar

    Sabtu, 20/12/2025 | 20:28 WIB
  • Danantara Bersama BUMN Salurkan Bantuan Kemanusiaan untuk Pemulihan Pascabencana di Aceh

    Danantara Bersama BUMN Salurkan Bantuan Kemanusiaan untuk Pemulihan Pascabencana di Aceh

    Sabtu, 20/12/2025 | 00:05 WIB
  • Elevasi Waduk PLTA Koto Panjang Naik Tipis 3 Sentimeter Pagi Ini

    Elevasi Waduk PLTA Koto Panjang Naik Tipis 3 Sentimeter Pagi Ini

    Sabtu, 20/12/2025 | 11:11 WIB
  • Ketua DPRD Riau: Penanganan TNTN Butuh Dukungan Bersama

    Ketua DPRD Riau: Penanganan TNTN Butuh Dukungan Bersama

    Senin, 22/12/2025 | 17:00 WIB
  • Polisi Selidiki Kebakaran Hotel New Hollywood Pekanbaru yang Tewaskan 1 Orang

    Polisi Selidiki Kebakaran Hotel New Hollywood Pekanbaru yang Tewaskan 1 Orang

    Senin, 22/12/2025 | 08:45 WIB
  • Kapolda Riau Resmikan MPP Presisi dan Letakkan Batu Pertama Pembangunan Klinik Polres Rohil

    Kapolda Riau Resmikan MPP Presisi dan Letakkan Batu Pertama Pembangunan Klinik Polres Rohil

    Senin, 22/12/2025 | 18:38 WIB
  • Besok, 2.505 PPPK Paruh Waktu Pemprov Riau Dilantik

    Besok, 2.505 PPPK Paruh Waktu Pemprov Riau Dilantik

    Selasa, 23/12/2025 | 20:52 WIB
Banner STMIK In Pekanbaru - P09
    • Ikuti Kami di:



  • Disclaimer     Kontak Kami     Tentang     Pedoman     Redaksi    

    RiauAkses.com - All Right Reserved
    Desain by : Aditya