Home / Riau /

Anggota DPRD Kepulauan Meranti Berharap Jokowi Berkunjung ke Pulau Rangsang

Kamis, 05 Januari 2023 | 15:15 WIB

Penulis : Ali Imran | Editor : Hendrik Khoirul Muhid

Anggota DPRD Kepulauan Meranti Berharap Jokowi Berkunjung ke Pulau Rangsang

Anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Meranti, Sopandi Rozali. Foto: Istimewa

RiauAkses.com, Selatpanjang – Anggota DPRD Kepulauan Meranti, Sopandi Rozali berharap Presiden Joko Widodo (Jokowi) turut menyambangi Pulau Rangsang dalam agenda kunjungan kerjanya ke Riau.

Pasalnya, kata dia, Pulau Rangsang patut dikunjungi karena merupakan garda terdepan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Wilayah ini dipandang strategis lantaran ada di perbatasan Riau dan Kepulauan Riau. Sehingga layak dibangun oleh pemerintah pusat.

“Karena masih berada di Riau, sudilah kiranya (Presiden Jokowi) berkunjung ke Pulau Rangsang, yang merupakan pulau terluar dan terdepan,’’ jelas Sopandi, Kamis (5/1/2023).

Menurutnya, tidak hanya jalan tol yang menjadi titik fokus pembangunan pemerintah Jokowi. Sebab Pulau Rangsang sudah termasuk dalam Perpres Nomor 43 Tahun 2020 tentang Rencana Tata Ruang Perbatasan Propinsi Riau dan Kepulauan Riau.

“Kita tidak ingin ada kesenjangan antara pembangunan di daerah perbatasan dengan provinsi lain. Kami juga perlu pembangunan di daerah kami,’’ ujar Sopandi.

Namun, bila Jokowi tak sempat mampir ke Pulau Rangsang, pihaknya tetap berharap Presiden berkenan mengunjungi daerah kelahirannya itu. Apalagi, meski berbatasan dengan Malaysia alias bertetangga dengan negara lain, justru infrastruktur di Pulau Rangsang masih minim.

‘’Pulau Rangsang berbatasan langsung dengan Malaysia yang sangat minim infrastruktur, kami berharap agar bisa dikunjungi Presiden Jokowi,’’ pintanya.

Pulau Rangsang perlu berbenah

Dikatakannya, masih banyak yang dibenahi perlu di Pulau Rangsang seperti infrastruktur jalan lingkar, jalan poros, jembatan dan batu pemecah ombak yang mengakibatkan abrasi besar-besaran. Di Pulau Rangsang, hampir 20 meter per tahun terjadi pengikisan pantai.

“Abrasi di Pulau Rangsang sangat parah, jika tidak cepat diantisipasi makan pulau ini akan tinggal nama. Pulau ini merupakan citra dan beranda terdepan NKRI, sudah seharusnya diperhatikan,” tuturnya.

Ditambahkan Sopandi, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti dianggap tidak getol menyoroti besarnya peluang bantuan dari pemerintah pusat.

Karena dari sepengetahuannya, sejak program pengelolaan batas wilayah negara dan kawasan perbatasan (PBWN-KP) diluncurkan, tidak maksimal diterima oleh Kepulauan Meranti.

Padahal kata dia, program itu digulirkan sejak 2020 hingga periode tahun anggaran 2024 mendatang dengan acuan rencana induk (Renduk) yang dikeluarkan oleh Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP).

“Renduk itu sejalan dengan Perpres 43 Tahun 2020, untuk mewujudkan pemerataan dan kesejahteraan rakyat di wilayah perbatasan negara tetangga seperti Kepulauan Meranti,” ujarnya. (R-01)