Home / Riau /
Sagu Terbaik Dunia yang Lepas dari Rumahnya: Ketika Kepulauan Meranti Gagal Merebut PSN Hilirisasi
Hamparan tual Sagu di Kepulauan Meranti yang siap masuk ke kilang untuk diproduksi jadi tepung. Foto: SM News
RiauAkses.com, Kepulauan Meranti - Potensi telah lama tersedia, sumber daya melimpah terhampar di depan mata. Namun peluang tak selalu berpihak kepada mereka yang hanya menunggu. Di sanalah letak salah satu kegagalan besar Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti yang memiliki kekayaan, tetapi tak cukup sigap mengejar kesempatan.
Lemahnya koordinasi dengan pemerintah provinsi dan kementerian terkait membuat daerah ini kehilangan momentum emas untuk merebut Program Strategis Nasional (PSN), sebuah program yang sejatinya bisa menjadi lompatan sejarah bagi kemajuan daerah.
Pada era Presiden Prabowo Subianto (2025–2029), pemerintah pusat menetapkan 77 Proyek Strategis Nasional, salah satunya adalah Hilirisasi Sagu—program besar yang dirancang untuk mendukung diversifikasi pangan dan memperkuat ketahanan pangan nasional. Sagu ditempatkan sebagai komoditas strategis, alternatif penting untuk mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap gandum impor.
Ironisnya, Kabupaten Kepulauan Meranti—daerah yang selama ini dikenal sebagai penghasil sagu terbesar di Indonesia bahkan dunia justru tak berdiri di barisan depan. Padahal, data menunjukkan produksi tepung sagu di Meranti mencapai 241.277 ton per tahun. Sekitar 20 persen penduduknya menggantungkan hidup dari sektor sagu, yang tersebar di lahan seluas 39.664 hektare dan ditopang oleh 95 unit kilang sagu rakyat. Di luar itu, berdiri pula PT Nasional Sago Prima (NSP), anak perusahaan Sampoerna, yang memproduksi sekitar 50 ton sagu per hari dari perkebunan seluas 14 ribu hektare.
Lebih jauh lagi, sagu bukan sekadar identitas budaya Kepulauan Meranti, tetapi juga kekuatan ekonomi yang nyata. Data Bank Indonesia mencatat, perputaran uang dari industri sagu di Meranti mencapai Rp 2 triliun per tahun, jauh melampaui APBD Kabupaten Kepulauan Meranti yang hanya sekitar Rp 1,1 triliun. Sebuah paradoks yang menyakitkan, dimana sektor yang menggerakkan ekonomi terbesar justru belum dijadikan pijakan utama kebijakan pembangunan daerah.
Namun, meskipun sagu menjadi tulang punggung ekonomi daerah, ironisnya, tidak ada sepeser pun yang masuk ke kas daerah sebagai Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Di tengah peta besar hilirisasi pangan nasional, ironi itu kian terasa. Saat pemerintah pusat mulai serius menjadikan sagu sebagai komoditas strategis masa depan, daerah penghasil sagu terbaik di negeri ini justru absen dari panggung utama. Bukan karena Meranti tak layak atau tak siap, melainkan karena pemerintah daerahnya terlihat ragu melangkah, lamban bergerak, bahkan terkesan abai membaca arah zaman.
Akhirnya, setelah perjuangan panjang dan diplomasi lintas kementerian yang konsisten, Program Hilirisasi Sagu sebagai PSN resmi jatuh ke Kabupaten Seram Bagian Timur (SBT), Provinsi Maluku. Daerah itu diusulkan langsung oleh Kementerian Dalam Negeri dalam pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2025.
Dalam berbagai kesempatan, Bupati SBT Fachri Husni Alkatiri bersama timnya tanpa lelah memaparkan potensi sagu dan peta jalan hilirisasi kepada Gubernur Maluku dan pemerintah pusat. Mereka membawa narasi yang sama bahwa sagu bukan sekadar tanaman, melainkan identitas, masa depan, dan jalan keluar bagi kesejahteraan rakyat.
Langkah Maluku menjadi cermin yang jujur. Bahwa potensi tanpa keberanian hanyalah angka di atas kertas. Bahwa kekayaan alam tanpa koordinasi dan visi hanya akan menjadi cerita lama yang terus diulang. Di Seram Bagian Timur, kerja nyata dan keberanian menembus pusat kekuasaan menjadi kunci. Di Kepulauan Meranti, peluang itu terlepas begitu saja.
Kelak sejarah akan mencatat : dari rimba sagu di timur Maluku, lahir sebuah gerakan ekonomi baru. Sebuah gerakan yang menegaskan bahwa Maluku tidak menunggu perubahan, namun mereka menciptakannya sendiri. Sementara Kepulauan Meranti, dengan segala keunggulannya, masih harus belajar bahwa potensi besar tak pernah cukup tanpa keberanian untuk memperjuangkannya.
Kehilangan peluang besar itu bukan sekadar soal program yang gagal diraih, tetapi tentang sejarah yang seolah terlewatkan. Bagi Drs. H. Irwan, mantan Bupati Kepulauan Meranti dua periode yang juga pernah dipercaya sebagai Ketua Forum Komunikasi Kabupaten Penghasil Sagu Indonesia (Fokus Kapassindo), kondisi tersebut menghadirkan rasa sesal yang mendalam.
Irwan tak menutupi kekecewaannya. Menurutnya, kesempatan hilirisasi sagu sebagai Proyek Strategis Nasional bukan sekadar peluang ekonomi, melainkan momentum emas untuk mengembalikan marwah Kepulauan Meranti sebagai pelopor pangan alternatif nasional. Peluang yang hilang, kata dia, adalah kerugian besar yang bukan hanya bagi daerah, tetapi juga bagi masa depan kedaulatan pangan Indonesia.
Ia menegaskan bahwa Provinsi Riau, khususnya Kabupaten Kepulauan Meranti, seharusnya sejak awal membangun sebuah forum resmi sebagai wadah bersama untuk melakukan revitalisasi sagu. Entah dalam bentuk organisasi, yayasan, atau lembaga khusus, forum tersebut dinilai penting untuk menyatukan gagasan, kekuatan, dan langkah strategis dalam mengangkat kembali sagu sebagai komoditas unggulan nasional.
“Provinsi Riau ataupun Kepulauan Meranti seharusnya membuat semacam forum, apakah organisasi atau yayasan sejenisnya untuk sagu ini. Suatu wadah yang bisa melakukan revitalisasi sagu di Riau. Karena dari awal, pelopor sagu sebagai pangan alternatif di Indonesia, bahkan di dunia, itu adalah kita yakni Kepulauan Meranti,” ujar Irwan saat diwawancarai.
Bagi Irwan, sagu bukan sekadar tanaman atau komoditas ekonomi. Ia adalah simbol perjuangan panjang dan cita-cita besar. Pada masanya, Irwan mengaku memperjuangkan sagu dengan kesungguhan penuh, mengetuk pintu-pintu pemerintah pusat agar sagu diakui sebagai salah satu solusi pangan nasional. Semua itu dilakukan demi satu tujuan yakni menciptakan kedaulatan pangan dan melindungi generasi mendatang dari ancaman krisis pangan global.
“Saya berjuang penuh bersama kawan-kawan untuk meminta dukungan pemerintah pusat bahwa sagu ini bisa dijadikan alternatif pangan nasional,” tuturnya.
Dalam perjalanan perjuangan itu, Irwan dipercaya memimpin Asosiasi Daerah Penghasil Sagu Seluruh Indonesia. Tak hanya itu, oleh para penggiat sagu, ia bahkan pernah disematkan gelar simbolik sebagai Presiden Sagu Indonesia—sebuah pengakuan atas dedikasi dan konsistensinya dalam mengangkat sagu ke panggung nasional.
Namun waktu berjalan. Jabatan dan peran pun berubah. Irwan menyebutkan, kini ia tak lagi menyandang gelar tersebut karena dinilai beririsan dengan posisinya sebagai kepala daerah di wilayah penghasil sagu. Meski demikian, semangat dan keyakinannya tak pernah surut.
Kini, dari kejauhan, Irwan hanya bisa mengingatkan bahwa sejarah pernah berpihak kepada Kepulauan Meranti. Bahwa sagu pernah diperjuangkan dengan keyakinan dan harapan besar. Dan bahwa tanpa keberanian merawat sejarah serta memperkuat kelembagaan, sebuah daerah bisa kehilangan perannya—bukan karena kekurangan potensi, tetapi karena lupa menjaga warisan yang pernah diperjuangkannya dengan sepenuh hati.
Bagi Irwan, sagu bukan sekadar tanaman warisan, melainkan identitas yang telah menghidupi Kepulauan Meranti sejak dahulu kala. Dari tanah gambut yang luas, Meranti pernah berdiri sebagai poros utama perdagangan sagu bahkan menjadi pemasok terbesar tepung sagu untuk Pulau Jawa hingga Malaysia. Sejarah itu, menurutnya, tidak boleh pudar hanya karena kelalaian masa kini.
Ia berharap Kepulauan Meranti tetap berdiri tegak dengan segala potensi yang dimilikinya, tidak tercerabut dari jati diri yang telah dibangun puluhan tahun lalu. Sagu, kata Irwan, harus terus dijaga eksistensinya, bukan hanya sebagai komoditas ekonomi, tetapi sebagai branding daerah yang telah mengakar kuat.
“Jadi saya berharap Kepulauan Meranti itu harus tetap mengeksiskan diri, memberikan perhatian yang kuat terhadap sagu, dan terus menjaga branding bahwa sagu itu untuk Indonesia. Kita ini penghasil terbanyak dan terbaik di Indonesia, bahkan dunia. Jangan pernah menyia-nyiakan hal ini,” ujarnya penuh penekanan.
Meski program hilirisasi sagu sebagai Proyek Strategis Nasional tidak berlabuh di Kepulauan Meranti yang ia nilai lebih disebabkan oleh lemahnya koordinasi dan pendekatan lintas pihak, Irwan menegaskan bahwa dirinya tetap memberikan dukungan penuh terhadap pelaksanaan PSN sagu di Kabupaten Seram Bagian Timur (SBT), Provinsi Maluku.
Baginya, kepentingan bangsa harus berada di atas kepentingan daerah. Hilirisasi sagu, di mana pun ia dijalankan, tetap menjadi langkah besar bagi masa depan pangan Indonesia.
“Walaupun hari ini PSN itu tidak ditempatkan di Kepulauan Meranti, kita tetap harus mendukung. PSN sagu di Seram Timur adalah langkah maju bagi tanaman sagu sebagai tumbuhan endemik Indonesia, dengan kualitas pangan lokal terbaik, cadangan yang besar, dan potensi produksi tinggi untuk menggantikan beras. Harapan kita, ke depan, program seperti ini juga bisa dikembangkan di Meranti,” ungkapnya.
Irwan kemudian mengajak menoleh ke belakang, ke masa ketika Kepulauan Meranti menjadi pusat rujukan nasional dalam pengembangan sagu. Dahulu, daerah ini bukan hanya penghasil, tetapi juga laboratorium hidup bagi ilmu pengetahuan dan inovasi sagu di Indonesia.
“Kepulauan Meranti dulu tempat orang-orang belajar tentang sagu. Pengolahan sagu yang lebih modern itu adanya di sini, di Provinsi Riau. Kabupaten Seram pun sebelumnya belajar ke Meranti. Skala nasional, kita yang berbagi pengalaman. Bahkan dari Papua, orang datang ke sini untuk belajar pengembangan produk sagu,” kenangnya.
Sebagai bentuk apresiasi atas peran besar tersebut, pemerintah pusat pada masa lalu membangun Sentra Industri Kecil dan Menengah (IKM) Sagu di Sungai Tohor, Kecamatan Tebingtinggi Timur. Proyek bernilai sekitar Rp 40 miliar yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) itu sempat digadang-gadang sebagai sentral sagu nasional—sebuah simbol pengakuan negara terhadap Kepulauan Meranti.
Namun kini, sentra yang pernah menjadi kebanggaan itu justru disebut berada dalam kondisi mati suri.
“Sebagai apresiasi ke kita, dibangunlah Sentral Sagu Nasional di Sungai Tohor. Itu juga proyek strategis nasional di zaman Pak Jokowi, disupport APBN melalui Kementerian Perindustrian, setiap tahun mendapat dukungan. Tapi sekarang, kita tidak tahu lagi kondisinya seperti apa,” kata Irwan lirih.
Kisah ini menjadi pengingat pahit bahwa sejarah besar bisa perlahan memudar jika tidak dirawat dengan kesungguhan. Kepulauan Meranti pernah menjadi pusat, pelopor, dan guru bagi daerah lain. Kini, tantangannya adalah apakah daerah ini mampu kembali bangkit menjaga warisan sagu, atau membiarkannya hanya tinggal cerita.
Bagi Irwan, mendukung PSN hilirisasi sagu bukanlah soal siapa yang lebih dominan atau siapa yang terpilih sebagai lokasi. Meski Kepulauan Meranti adalah daerah dengan produksi dan kualitas sagu terbesar tidak masuk dalam nominasi, ia menegaskan bahwa hal tersebut bukanlah persoalan prinsip.
Yang terpenting, menurutnya, adalah memastikan sagu dimuliakan sebagai komoditas pangan strategis bangsa. Dukungan itu diberikan dengan harapan suatu hari nanti kebijakan serupa dapat diterapkan di Kepulauan Meranti, daerah termuda di Provinsi Riau yang sejak lama menggantungkan hidupnya pada sagu.
“Secara kebijakan, kita sangat mendukung. Artinya, ini adalah upaya memuliakan sagu sebagai komoditas pangan nasional, yang tarafnya dinaikkan menjadi sesuatu yang penting bagi negara ini. Ke depan, kita berharap karena kualitas terbaik dan produksi terbesar itu ada di Kepulauan Meranti, PSN tersebut juga memberi fasilitas untuk sentral sagu di Sungai Tohor,” tutur Irwan.
Namun di balik sikap legowonya, tersimpan catatan evaluatif yang tajam. Irwan menilai, kondisi ini seharusnya menjadi bahan introspeksi serius bagi pemerintah daerah. Bagaimana mungkin sesuatu yang sejak lama menjadi identitas dan kekuatan daerah, justru fasilitas strategisnya dinikmati oleh wilayah lain.
“Itu harus menjadi evaluasi bagi kita. Ada sesuatu yang sebenarnya milik kita, tetapi justru direbut orang lain. Pemerintah daerah harus melakukan revitalisasi dan mengevaluasi kebijakannya. Apa yang sudah menjadi branding kita, yang membuat Meranti dikenal di seluruh dunia, jangan sampai bergeser ke tempat lain,” ujarnya.
Dengan analogi sederhana namun mengena, Irwan menggambarkan situasi tersebut layaknya sebuah pertandingan panjang.
“Ibarat pertandingan, pialanya sudah ada di tangan kita sebagai juara bertahan. Tapi karena kita lengah, piala itu direbut orang lain. Apa yang sudah kita pegang, akhirnya berpindah tangan,” tuturnya kembali.
Menurut Irwan, kekuatan yang telah dimiliki daerah semestinya dipertahankan dan diperkuat, bukan ditinggalkan. Setiap kelemahan harus dipelajari, diperbaiki, dan disempurnakan agar eksistensi daerah tetap terjaga di tengah perubahan zaman.
Ia juga mengingatkan agar pemerintah tidak terjebak pada pola pikir keliru bahwa setiap rezim harus selalu melahirkan sesuatu yang baru, sementara program lama dibiarkan mati perlahan.
“Apa yang sudah ada itu dipertahankan dan dikembangkan. Kelemahannya dipelajari, diperbaiki. Kalau kurang, ditambah. Dengan begitu kita tetap eksis. Jangan punya prinsip bahwa setiap rezim harus memunculkan sesuatu yang baru. Itu ego sektoral. Pembangunan itu proses berkelanjutan dalam jangka panjang,” tegas Irwan.
Lebih jauh, ia mengingatkan agar kepala daerah yang sedang menjabat tidak serta-merta mengubah kebijakan pendahulunya. Menurutnya, pembangunan bukan panggung adu ego, melainkan tanggung jawab bersama untuk kesejahteraan rakyat.
“Jangan bupati sekarang mengubah kebijakan terdahulu, karena yang menjadi korban itu rakyat. Itu hanya mempertontonkan ego pemimpin yang tidak mau mengakui kelebihan orang lain. Pembangunan harus berkelanjutan. Visi-misi pemerintahan itu jangka panjang, 25 tahun, dan tidak boleh setiap periode diubah total. Apalagi jika visi itu tidak sesuai dengan potensi daerah. Itu yang membuat daerah tenggelam,” tandasnya.
Di akhir pandangannya, Irwan seolah menitipkan pesan sejarah bahwa sagu telah mengangkat nama Kepulauan Meranti ke panggung nasional dan internasional. Tinggal bagaimana daerah ini menjaga, merawat, dan memperjuangkannya agar warisan besar itu tidak sekadar menjadi cerita masa lalu, melainkan fondasi masa depan.
Terakhir Irwan mengatakan jika awalnya pemerintah konsen mengembangkan Padi, Jagung, Kedelai (Pajale), kemudian pihaknya sudah berkoordinasi dan memperjuangkan ditambah menjadi Padi, Jagung, Kedelai, Sagu (Pajalegu).
Berbagai upaya waktu itu telah dilakukan Pemkab Kepulauan Meranti untuk memperkenalkan Sagu baik secara Nasional maupun Internasional, seperti dengan melakukan pameran di parkir timur senayan bekerjsama dengan Institut Pertanian Bogor (IPB) dan pihak BPPT tahun 2013 lalu.
Dan ditahun 2016 lalu, dengan cipta menu makanan berbasis Sagu yang mencapai 369 varian berhasil mengatarkan Meranti meraih rekor MURI. Sehingga ia mempertanyakan orang-orang yang pesimis terhadap apa yang telah diperbuat terhadap Sagu ini.
"Jika awalnya pemerintah hanya mendukung dan berkonsentrasi terhadap Pajale maka kita sudah berkoordinasi agar Sagu juga dimasukkan sehingga dari hasil diplomasinya kita waktu itu jadi ketua forum Sagu sehingga dimasukkan dalam Kepres sehingga ditetapkan jadi Pajalegu hingga hari ini muncul jadi PSN. Begitu juga dengan kita meminta pemerintah yang mengimpor gandum untuk disubstitusi dengan Sagu sehingga impor terhadap kebutuhan kita tidak terlalu tergantung dari luar," pungkasnya.
Sementara itu, Ketua Perkumpulan Masyarakat Kepulauan Meranti-Riau, Ir. Nazaruddin, menegaskan bahwa secara faktual Kepulauan Meranti merupakan episentrum sagu nasional dan bukan sekadar klaim historis, melainkan realitas yang dapat diukur secara ilmiah dan ekonomi.
Dari sisi agronomi, sagu Meranti dikenal memiliki kualitas pati unggul: warnanya lebih cerah, kadar abu rendah, teksturnya halus, serta stabil untuk berbagai turunan industri pangan. Karakter ini menjadikan sagu Meranti bukan hanya layak konsumsi, tetapi juga ideal untuk pengembangan industri hilir berskala besar.
Secara ekonomi, Meranti bahkan telah membangun rantai nilai (value chain) yang relatif lengkap dan hidup. Mulai dari kebun sagu rakyat, pengolahan tradisional hingga semi-modern, UMKM olahan pangan, sampai distribusi antarpulau dan ekspor terbatas. Ini bukan potensi di atas kertas, melainkan ekosistem nyata yang telah berjalan puluhan tahun dan menopang kehidupan ribuan keluarga.
Namun justru di titik inilah paradoks itu muncul. Ketika negara mulai berbicara serius tentang hilirisasi pangan, Riau—dan Kepulauan Meranti di dalamnya—perlahan kehilangan posisi tawar.
“Bandingkan dengan Kabupaten Seram Bagian Timur di Maluku. Di sana, hilirisasi sagu diusulkan sebagai PSN. Secara konsep, ini sah dan bisa dipahami sebagai bagian dari pemerataan pembangunan kawasan timur. Tapi secara kebijakan nasional, muncul pertanyaan mendasar mengapa daerah yang masih harus membangun ekosistem dari nol justru diangkat, sementara daerah yang sudah matang dibiarkan berjalan sendiri,” ujar Nazaruddin.
Ia menilai, selama bertahun-tahun Pemerintah Provinsi Riau terlalu nyaman menikmati status sebagai daerah kaya minyak, gas, dan sawit. Dalam kerangka pikir tersebut, sagu kerap diposisikan sebagai komoditas pinggiran—cukup dirawat seadanya, sebatas pangan lokal, bukan sebagai fondasi industri masa depan.
Padahal, di tengah transisi energi dan ancaman krisis pangan global, sagu sejatinya adalah kartu strategis Riau.
Di sisi lain, Kabupaten Seram Bagian Timur bergerak dengan narasi politik yang tegas dan konsisten: sagu sebagai identitas, sagu sebagai masa depan. Sementara Riau dan Kepulauan Meranti justru terjebak dalam rutinitas administratif seperti festival sagu, seminar, dan wacana tanpa keberanian melakukan lompatan kebijakan. Tidak ada dorongan kuat agar sagu benar-benar naik kelas menjadi industri strategis tingkat provinsi.
“Padahal jika bicara efisiensi nasional, Meranti adalah pilihan yang paling rasional. Infrastruktur dasar sudah ada, sumber daya manusia sudah terlatih secara turun-temurun, biaya pembelajaran jauh lebih rendah, dan risiko sosial lebih terkendali karena sagu telah menyatu dengan budaya dan ekonomi masyarakat," lanjut Nazaruddin.
Ketiadaan keberpihakan kebijakan ini, menurutnya, bukan sekadar soal kehilangan satu proyek besar. Lebih dari itu, ia berpotensi menjerumuskan ekosistem sagu Meranti ke jurang stagnasi, bahkan kematian perlahan. Petani tetap berada di mata rantai terlemah, UMKM sulit naik skala, dan generasi muda kehilangan alasan untuk bertahan di sektor sagu.
“Di sinilah kritik harus diarahkan secara jujur. Dimana Pemprov Riau gagal membaca zaman yang terlalu lama mengandalkan komoditas lama, terlalu lambat menyiapkan pangan masa depan. Hilirisasi sagu seharusnya menjadi agenda strategis provinsi, bukan sekadar urusan kabupaten, apalagi dibiarkan berjuang sendiri," tuturnya.
Ia pun menutup dengan peringatan yang getir namun relevan. Jika Pemerintah Provinsi Riau tidak segera mengoreksi arah dan menjadikan sagu sebagai pilar industri pangan provinsi, memperjuangkan status strategis nasional bagi Meranti, dan membangun hilirisasi secara serius, maka sejarah akan mencatat satu ironi pahit: daerah penghasil sagu terbaik di negeri ini justru tersingkir dalam agenda besar hilirisasi sagu nasional. (R-01)
TOPIK TERKAIT
BERITA TERKAIT
Jamin Kesehatan Warga, Pemko Pekanbaru Lanjutkan Program UHC
RiauAkses.com, Pekanbaru - Wali Kota Pekanbaru, H. Agung Nugroho telah menandatangani kesepakatan
Evaluasi APBD Riau 2026 Selesai, Pemprov Targetkan Dapat Segera Digunakan
RiauAkses.com, Pekanbaru - Pemerintah pusat melalui Kementerian dalam negeri (Kemendagri) telah
Tragedi di Tengah Tugas: Tim SAR Kepulauan Meranti Hadapi Gelombang Empat Meter Usai Evakuasi Jenazah di Selat Malaka
RiauAkses.com, Kepulauan Meranti - Operasi pencarian dan pertolongan (Search and Rescue/SAR) yang
BMKG: Waspada Cuaca Hujan di Riau, Gelombang Tinggi Masih Berpeluang di Inhil
RiauAkses.com, Pekanbaru - BMKG memprakirakan kondisi cuaca di Provinsi Riau pada Kamis, 8 Januari
Curah Hujan Tinggi, Inhil Kembali Dilanda Banjir Rob
RiauAkses.com, Indragiri Hilir - Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan pemadam kebakaran
Komentar Via Facebook :