Home / Lancang Kuning / Pekanbaru

Komisi V Beberkan Masalah Pendidikan Riau: PPDB Hingga Kualitas Tak Merata

Selasa, 03 Januari 2023 | 15:56 WIB

Penulis : Sigit Eka Yunanda | Editor : Dwi Fatimah

Komisi V Beberkan Masalah Pendidikan Riau: PPDB Hingga Kualitas Tak Merata

Anggota Komisi V DPRD Riau, Syamsurizal. Foto: riauakses/ Sigit

RiauAkses.com, Pekanbaru - Komisi V DPRD Riau memaparkan beberapa catatan terkait pendidikan di Riau sepanjang 2022. Salah satu isu yang masih menjadi masalah tahunan adalah terkait Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) yang sering terjadi over kapasitas.

Anggota Komisi V DPRD Riau, Syamsurizal mengatakan hal ini akan diupayakan dengan memperbanyak jumlah sekolah negeri. Di Pekanbaru direncanakan akan dibangun tiga sekolah.

"Salah satu upaya mengamankan PPDB yang selama ini menjadi permasalahan di Kota Pekanbaru," ujar Syamsurizal, Selasa, (3/1/2023).

Tiga SMA yang dibangun di Pekanbaru yakni SMAN 17 Jalan Parit Indah Pekanbaru,SMAN 18 Jalan Delima Pekanbaru, dan SMAN 19, Jalan Fajar Pekanbaru.

Tak hanya di Pekanbaru, Pemprov Riau juga akan membangun sejumlah sekolah di kabupaten kota lain diantaranya SMAN 1 Batang Peranap Indragiri Hulu (Inhu), SMAN 2 Batang Cenaku Inhu, SMAN 2 Batang Gansal Inhu, SMAN Kemuning Indragiri Hilir.

Kemudian SMAN 2 Mandau Bengkalis, SMAN 3 Kubu Rokan Hilir, SMAN 3 Minas Siak, SMAN 3 Rimba Melintang Rokan Hilir, SMAN IV Koto Rokan Hulu, SMAN 4 Bangko Rokan Hilir, dan SMAN 8 Dumai.

Selain itu akan dibangun 4 SMK yakni SMKN 4 Rambah Rokan Hulu, SMKN 2 Kandis Siak, SMKN 4 Mandau Bengkalis, dan SMKN 2 Rupat Bengkalis.

Tak cuma terkait jumlah sekolah, ia mengatakan problem lain adalah terkait pemerataan kualitas sekolah. Kualitas yang tak merata ini membuat sekolah unggulan diminati banyak calon murid sementara sekolah yang tidak diunggulkan justru kekurangan pendaftar.

"Kita ingin sekolah-sekolah juga berkembang dan bisa diminati masyarakat lah, sehingga tidak bertumpuk di beberapa sekolah saja," ungkap Syamsurizal.

Pemerataan kualitas ini disebutnya akan berdampak pada pemerataan fasilitas pendukung sekolah. Ia menyebut, ada menemukan sekolah dengan jumlah murid 20 tetapi jumlah gurunya 25. Ini disebutnya tak masuk akal sehingga perlu dievaluasi.

"Kita survey ke daerah-daerah, untuk melihat sekolah-sekolah yang mungkin tidak layak. Misalnya muridnya banyak tapi kelasnya sedikit atau muridnya sedikit kelasnya banyak, kita lakukan pemerataan lah," (CR-02)