Home / Riau /

Tok! APBD Provinsi Riau 2026 Disahkan Sebesar Rp 8,32 Triliun

Minggu, 30 November 2025 | 09:09 WIB

Editor : Ali Imran

Tok! APBD Provinsi Riau 2026 Disahkan Sebesar Rp 8,32 Triliun

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Riau menggelar Rapat Paripurna Penyampaian Laporan Hasil Kerja Badan Anggaran (Banggar) DPRD Riau terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang APBD Riau Tahun 2026, sekaligus persetujuan dan pendapat akhir Gubernur, Sabtu (29/11/2025). Foto : Istimewa

RiauAkses.Com, Pekanbaru - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Riau menggelar Rapat Paripurna Penyampaian Laporan Hasil Kerja Badan Anggaran (Banggar) DPRD Riau terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang APBD Riau Tahun 2026, sekaligus persetujuan dan pendapat akhir Gubernur, Sabtu (29/11/2025).

Rapat paripurna dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Riau, Kaderismanto, didampingi Wakil Ketua Ahmad Tarmizi dan Budiman Lubis, serta dihadiri seluruh anggota dewan. Dari pihak Pemprov Riau hadir Plt Gubernur Riau, SF Hariyanto, beserta Sekda, para asisten, dan kepala OPD. Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Riau juga turut menyaksikan jalannya paripurna tersebut.

Dalam penyampaian laporan, Juru Bicara Banggar DPRD Riau, Andi Darma Taufik, menjelaskan bahwa APBD Provinsi Riau Tahun 2026 dirancang sebesar Rp8,321 triliun. Dengan rincian, Pendapatan Daerah direncanakan sebesar Rp8,254 triliun, dengan komposisi, Pendapatan Asli Daerah (PAD): Rp5,279 triliun, terdiri dari, Pajak daerah Rp4,033 triliun, Retribusi daerah, Rp14,364 miliar, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, Rp618,220 miliar, lain-lain PAD yang sah: Rp613,736 miliar, pendapatan transfer dari Pemerintah Pusat: Rp2,965 triliun, lain-lain pendapatan yang sah (hibah): Rp9,254 miliar. Sementara belanja daerah Provinsi Riau tahun 2026 ditetapkan sebesar Rp8,321 triliun.

APBD Segera Disampaikan ke Kemendagri

Plt Gubernur SF Hariyanto dalam pendapat akhir kepala daerah menyampaikan bahwa APBD 2026 akan segera disampaikan ke Kementerian Dalam Negeri untuk dievaluasi.

“Evaluasi ini penting agar seluruh kebijakan dan program tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Kita berharap proses evaluasi dapat berlangsung cepat sehingga pelaksanaan APBD 2026 segera berjalan dan memberi manfaat bagi masyarakat,” ujarnya.

SF Hariyanto juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh pimpinan dan anggota DPRD Riau atas dukungan dan masukan selama proses penyusunan APBD.

“Semua kontribusi tersebut merupakan bentuk komitmen kita bersama untuk kemajuan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Riau. Semoga sinergi ini terus terjaga demi bersama membangun Riau,” pungkasnya.(R-04)