Home / Riau /

Kementerian Komdigi Diminta Atasi Blankspot Sinyal di Riau

Kamis, 20 November 2025 | 07:38 WIB

Editor : Ali Imran

Kementerian Komdigi Diminta Atasi Blankspot Sinyal di Riau

Ilustrasi blankspot sinyal. Foto : Istimewa

RiauAkses.Com, Riau - Anggota Komisi I DPR RI, Dr. Syahrul Aidi Maazat, meminta Kementerian Komunikasi dan Digitalisasi (Komdigi) untuk memberi perhatian serius terhadap persoalan blankspot sinyal di Provinsi Riau.

Hal ini ia sampaikan saat kunjungan kerja Komisi I bersama Kementerian Komdigi di SDN 195 Pekanbaru.

Kunjungan tersebut dilakukan untuk meninjau program wifi sekolah yang dikelola Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (Bakti) Komdigi.

Hadir dalam kegiatan itu Irjen Komdigi, Dirut Bakti Komdigi, Kepala Disdik Riau, serta Wakil Wali Kota Pekanbaru Markarius Anwar.

Wakil Walikota Pekanbaru Markarius Anwar mengapresiasi bantuan wifi gratis untuk sekolah yang diberikan melalui Bakti Komdigi.

“Alhamdulillah, Pekanbaru mendapat 30 sekolah bantuan wifi gratis. Kami berharap wilayah pinggiran juga dibantu pembangunan tower agar kualitas internet semakin baik,” ujarnya.

Irjen Komdigi, Arif Tri Hadiyanto, menyampaikan bahwa program wifi sekolah merupakan langkah untuk memperluas jaringan hingga wilayah terdepan, terluar, dan terisolir (3T).

“Kita sudah menggunakan satelit milik Komdigi sendiri untuk efisiensi. Aset yang dibangun harus benar-benar dimanfaatkan masyarakat,” jelasnya.

Sebagai ketua tim kunker, Syahrul Aidi menegaskan bahwa Komisi I terus mengawasi implementasi program agar benar-benar dirasakan publik. Ia menyebut terdapat 18.000 titik layanan nasional yang meliputi sekolah, puskesmas, dan kantor desa.

Syahrul Aidi kemudian menyoroti masih banyaknya wilayah di Riau yang belum terlayani jaringan telekomunikasi memadai.

“Dari 2.138 desa/kelurahan di Riau, masih ada 382 yang jaringan telekomunikasinya lemah atau bahkan tidak ada, sekitar 17,86 persen. Sebagai perwakilan masyarakat Riau, saya berharap persoalan ini segera teratasi,” tegasnya.

Ia meminta pemerintah daerah segera mengusulkan wilayah-wilayah blankspot ke Kementerian Komdigi agar percepatan pembangunan jaringan dapat dilakukan.(R-04)