Home / Riau /

Mapalhi Desak Agrinas Evaluasi KSO dengan PT UTS, Sebut Masyarakat Lokal Jadi Korban Kebijakan Tak Adil

Rabu, 22 Oktober 2025 | 08:14 WIB

Editor : Ali Imran

Mapalhi Desak Agrinas Evaluasi KSO dengan PT UTS, Sebut Masyarakat Lokal Jadi Korban Kebijakan Tak Adil

Ketua Masyarakat Pecinta Lingkungan Hidup Mandiri (Mapalhi), Habib Gultom, menilai akar persoalan bentrok yang sempat terjadi tak lepas dari lemahnya tanggung jawab sosial perusahaan dan pengawasan pihak terkait. Foto : RiauAkses

RiauAkses.Com, Rokan Hilir - Konflik antara warga Desa Balam Sempurna, Kecamatan Balai Jaya, Kabupaten Rokan Hilir, dengan pihak pengamanan PT Ujung Tanjung Sejahtera (UTS) yang beroperasi di lahan eks PT Gunung Mas Raya—anak perusahaan PT Salim Ivomas Pratama mulai menemukan titik terang setelah adanya upaya perdamaian kedua belah pihak.

Namun di tengah proses damai tersebut, suara kritis juga muncul dari kalangan pemerhati lingkungan dan sosial. Ketua Masyarakat Pecinta Lingkungan Hidup Mandiri (Mapalhi), Habib Gultom, menilai akar persoalan bentrok yang sempat terjadi tak lepas dari lemahnya tanggung jawab sosial perusahaan dan pengawasan pihak terkait.

“Perusahaan BUMN PT Agrinas sebagai pihak yang memberikan Kerjasama Operasional (KSO) kepada PT UTS harus ikut bertanggung jawab, karena juga menerima hasil dari kerja sama itu,” tegas Habib Gultom kepada awak media, Rabu (22/10/2025).

Ia meminta Agrinas mengkaji ulang izin atau kontrak KSO yang diberikan kepada PT UTS, sebab kerjasama tersebut sudah menimbulkan konflik di lapangan yang merugikan masyarakat sekitar.
Menurutnya, perusahaan gagal melakukan pendekatan sosial dengan warga setempat yang seharusnya menjadi bagian dari tanggung jawab sosial perusahaan (CSR).

“Perusahaan semestinya memberdayakan masyarakat tempatan, bukan justru mendatangkan tenaga pengamanan dari luar daerah. Itu yang membuat warga merasa tersisih dan memunculkan kecemburuan sosial,” lanjut Habib.

Mapalhi menilai kebijakan PT UTS yang mempekerjakan security dari luar merupakan bentuk minimnya kepedulian terhadap kondisi sosial masyarakat sekitar areal kerja. Akibatnya, potensi konflik meningkat dan hubungan perusahaan dengan warga menjadi tidak harmonis.

Di sisi lain, Habib Gultom juga mengapresiasi langkah mediasi yang dilakukan oleh aparat kepolisian dan pemerintah daerah sehingga situasi di lapangan kini mulai kondusif. Ia berharap proses perdamaian yang sedang dibangun antara warga dan pihak PT UTS dapat menjadi momentum bagi semua pihak untuk membangun kembali kepercayaan dan komitmen sosial yang lebih berkeadilan.

“Ke depan, kami berharap semua pihak, terutama Agrinas sebagai pemegang KSO, dapat mengevaluasi pola kemitraan agar masyarakat tidak hanya menjadi penonton di atas tanah kelahiran mereka sendiri,” tutupnya. (R-04)