Home / Riau /
Tak Ingin Hanya Sekadar Angka, Agusyanto Susun Peta Jalan Peningkatan PAD Kepulauan Meranti di Bapenda
Kepala Bapenda Kepulauan Meranti, Agusyanto Bakar. Foto: SM News
RiauAkses.com, Kepulauan Meranti - Di tengah harapan baru dan tantangan lama, Agusyanto Bakar resmi menjabat sebagai pimpinan baru Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Kepulauan Meranti.
Sosok yang baru dilantik ini membawa semangat segar. Dengan rekam jejak yang matang dan pemahaman mendalam tentang dinamika fiskal daerah, ia datang membawa satu target besar yakni peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di tahun 2025.
Dalam pernyataannya, Agusyanto menegaskan komitmennya untuk meningkatkan PAD sebagai salah satu prioritas utama di masa jabatannya.
Ia menyebutkan bahwa optimalisasi potensi pajak daerah akan menjadi fokus kerja, melalui peningkatan efisiensi pemungutan, perluasan basis pajak, serta peningkatan kepatuhan wajib pajak. Menurutnya, capaian PAD akan menjadi tolok ukur keberhasilan reformasi tata kelola pendapatan daerah ke depan.
Dengan keyakinan yang tinggi, Agusyanto menyatakan akan menggenjot PAD melalui berbagai strategi seperti efisiensi pemungutan pajak, perluasan basis pajak, serta peningkatan kepatuhan para wajib pajak. Namun, di balik optimisme itu, tantangan besar sudah menanti.
Isu PAD menjadi pembahasan strategis dalam rapat paripurna DPRD beberapa waktu lalu. Dalam forum resmi itu, para legislator melontarkan kritik tajam dan mendalam. Debat mengemuka, suara-suara fraksi bergema menyuarakan kekhawatiran mereka terhadap arah kebijakan fiskal daerah yang dinilai kurang realistis.
Salah satu sorotan tajam adalah kebiasaan merancang target PAD yang terlalu tinggi. Target tahun 2025 sebesar Rp282,88 miliar dianggap melampaui kapasitas riil daerah. Bagi sebagian legislator, ini bukan lagi sekadar optimisme, melainkan semacam “mimpi siang bolong” yang berulang tiap tahun.
Data pun bicara lantang. Tahun 2024 menjadi cermin kegagalan yang tak bisa diabaikan. Realisasi PAD hanya berada di angka 37 persen dari target, atau sekitar Rp104,67 miliar. Angka ini jauh dari ekspektasi dan menjadi catatan merah bagi perencanaan fiskal daerah.
Lebih dari itu, para anggota dewan memperingatkan bahwa proyeksi PAD yang terlalu tinggi bisa menyesatkan penilaian pemerintah pusat. Kementerian Keuangan dapat menilai bahwa Kepulauan Meranti memiliki kemampuan fiskal yang kuat. Akibatnya, alokasi Dana Alokasi Umum (DAU) bisa stagnan, bahkan menurun karena daerah dianggap mandiri secara fiskal—padahal di lapangan, kemampuan nyata jauh dari kata mandiri.
Dampaknya pun sudah terasa. Celah fiskal daerah menyempit, sementara kebutuhan daerah justru meningkat, terutama dalam membiayai pelayanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur pedesaan.
Kini, semua mata tertuju pada Agusyanto. Akankah ia mampu mengubah narasi pesimistis menjadi sebuah cerita sukses? Ataukah target ambisius itu akan kembali menjadi angka kosong yang hanya hidup di atas kertas?
Pajak Walet Belum Maksimal, Kepala Bapenda Meranti Siapkan Strategi Baru
Dalam wawancara eksklusif, Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kepulauan Meranti, Agusyanto Bakar, menyampaikan pandangan jernih namun tegas soal arah baru pengelolaan PAD. Meski baru dilantik, Agusyanto memilih tidak melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja pegawai pengelola PAD. Menurutnya, para pegawai sudah bekerja dengan baik, dan yang dibutuhkan ke depan adalah dukungan sistematis dan pendekatan yang lebih realistis.
Agusyanto menekankan bahwa penyusunan target PAD ke depan harus berbasis pada data riil, kapasitas sektor, serta potensi yang benar-benar bisa digali, bukan sekadar angka optimis yang meleset jauh dari kenyataan. Salah satu sektor yang jadi sorotan utama adalah pajak sarang burung walet, yang sebenarnya memiliki potensi besar.
“Target kita dari sektor pajak walet bisa mencapai Rp15 miliar per tahun. Namun realisasinya masih sangat kecil, hanya sekitar 20 persen atau berkisar Rp3 miliar per tahun,” ujar Agusyanto.
Kendala utamanya, kata dia, terletak pada sistem pemungutan yang masih mengandalkan self-assessment. Dalam Peraturan Daerah (Perda) yang mengatur pajak walet, pelaporan jumlah panen diserahkan sepenuhnya kepada penangkar. Tidak ada mekanisme kontrol ketat yang memungkinkan verifikasi terhadap laporan tersebut.
Tak hanya itu, kesadaran dan kepatuhan pengusaha walet dalam memenuhi kewajiban pajaknya juga masih rendah. Banyak pemilik usaha belum terdata secara resmi, sehingga menyulitkan proses pendataan dan pengawasan oleh pemerintah daerah.
Menghadapi persoalan ini, Agusyanto menegaskan bahwa ke depan pihaknya akan turun langsung ke lapangan. Langkah ini penting untuk memperoleh data pasti dan akurat mengenai keberadaan serta kapasitas produksi usaha walet di Kepulauan Meranti.
“Kita akan optimalkan potensi yang ada. Bukan dengan cara menyalahkan, tetapi dengan menguatkan data, mendekatkan pelayanan, serta mengedukasi para wajib pajak agar lebih patuh,” tambahnya.
Dengan pendekatan berbasis data dan strategi penguatan lapangan, Kepala Bapenda ini berharap kebocoran PAD dari sektor pajak walet bisa ditekan dan kontribusinya terhadap kas daerah bisa meningkat signifikan.
PBB Hanya Terealisasi 6 Persen, Kepala Bapenda Siapkan Langkah ‘Pembersihan’ Data dan Terobosan Kebijakan
Di balik angka-angka pendapatan yang tersaji di laporan keuangan daerah, ada potensi besar yang juga belum tergarap maksimal. Salah satunya adalah dari sektor Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang disebut-sebut sebagai "primadona tersembunyi" dalam struktur Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Kepulauan Meranti.
Potensi pendapatan dari sektor ini mencapai Rp30 miliar per tahun. Namun kenyataannya, yang berhasil dikumpulkan hanya sekitar Rp2 miliar atau 6 persen dari total potensi. Data yang mengkhawatirkan ini membuat Kepala Bapenda Kepulauan Meranti, Agusyanto Bakar, mengambil sikap.
“Kita akan lakukan pemutihan data terlebih dahulu. Setelah itu, pendataan ulang secara menyeluruh terhadap objek dan subjek pajak akan kita lakukan agar potensi yang selama ini tersembunyi bisa digali dengan optimal,” ujar Agusyanto dalam wawancara khusus.
Agusyanto tak sekadar mengandalkan pendekatan administratif. Ia tengah merancang terobosan yang cukup berani. Salah satunya, mewajibkan kalangan Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk melunasi PBB terlebih dahulu sebelum menerima Tunjangan Penghasilan Pegawai (TPP).
“Kalau ASN sudah memberi contoh, maka masyarakat juga akan lebih mudah diajak untuk taat. Tentu ini akan kami sampaikan dulu ke pimpinan untuk mendapat persetujuan,” ungkapnya.
Dari hasil awal inventarisasi, Agusyanto menyoroti sejumlah kendala utama dalam pengelolaan PBB, mulai dari validitas data, tingkat kepatuhan wajib pajak, hingga target yang cenderung tinggi dan regulasi yang belum sepenuhnya mendukung pelaksanaan optimal.
Rencana ke depan mencakup pengukuran ulang objek pajak berupa tanah, terutama dalam penyesuaian Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) yang dinilai sudah tidak relevan dengan kondisi lapangan. Begitu pula soal mutasi kepemilikan tanah dan bangunan yang belum dilaporkan dan peralihan fungsi lahan yang luput dari pendataan.
“Namun semua ini butuh dukungan anggaran. Kalau tak memungkinkan tahun ini, maka akan kita realisasikan tahun depan,” katanya.
Selain itu, pendekatan persuasif juga akan ditempuh. Kerja sama lintas lembaga akan diperkuat, termasuk melibatkan Satpol PP, Dinas PTSP, hingga penerapan sanksi administratif secara bertahap—seperti denda hingga penyegelan.
“Kenapa ini perlu? Karena PAD adalah penopang pembangunan. Jika tak kita kelola serius, kita akan terus bergantung pada transfer pusat. Ini soal masa depan daerah,” tegas Agusyanto.
Dengan semangat baru dan pendekatan yang lebih strategis, Bapenda Meranti tampaknya sedang bersiap menghadirkan wajah baru dalam pengelolaan pendapatan daerah—dimulai dari PBB yang dulu dianggap tak menggeliat, kini akan dibangunkan dari tidurnya.
Gaspol Tapping Box dan Online System: Tak Ingin Lagi PAD ‘Bocor’ di Meja Kasir
Sejak ditunjuk sebagai Kepala Bapenda, Agusyanto Bakar sepertinya bergerak cepat. Tak hanya duduk di balik meja menunggu laporan, ia langsung tancap gas dengan menyasar titik-titik kebocoran pendapatan. Salah satu langkah strategis yang kini dipercepat adalah penerapan sistem digital pelaporan pajak secara real time melalui Tapping Box.
“Tapping Box bukan sekadar alat. Ini adalah pintu masuk untuk kejujuran,” kata Agusyanto tegas dalam wawancara eksklusif.
Melalui alat ini, setiap transaksi usaha seperti hotel, restoran, dan tempat hiburan akan langsung terhubung dengan sistem yang ada di Bapenda. Nilai transaksi tercatat otomatis, dan dari sana dapat dihitung berapa pajak yang harus disetor oleh Wajib Pajak. Tidak ada lagi ruang untuk mengakali laporan atau memperkecil angka.
“Begitu tamu membayar kamar, atau pengunjung restoran selesai makan, nilainya langsung masuk sistem. Kami bisa memantau dari dashboard di kantor. Transparansi ini penting,” tambahnya.
Sebenarnya, wacana Tapping Box bukan barang baru. Alat ini sudah pernah dipasang di masa lalu, namun tidak semua pengusaha menyambutnya dengan tangan terbuka. Ada yang terang-terangan menolak, ada pula yang berdalih khawatir data-data internal usahanya akan diakses penuh oleh pemerintah.
“Padahal tidak begitu. Sistem ini tidak mencuri rahasia dagang. Kami hanya melihat nilai transaksi, bukan dapur bisnis mereka,” ujarnya menepis kekhawatiran itu.
Kini, dengan regulasi baru yang sedang dirancang, Bapenda ingin memastikan semua pelaku usaha terkait patuh dan terintegrasi. Tidak ada lagi kebijakan setengah hati.
Tak hanya soal tapping box, Agusyanto juga memperkuat koordinasi lintas sektor. Ia mendorong kolaborasi dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) penghasil lain, memperkuat sinkronisasi data, dan rutin berdiskusi untuk menemukan solusi peningkatan pendapatan asli daerah (PAD).
“Bapenda tak bisa bekerja sendiri. Harus satu suara dengan OPD lain. Semakin akurat datanya, semakin kuat dasar kebijakan kita,” tuturnya.
Langkah-langkah ini adalah cerminan keseriusan Bapenda untuk menutup celah kebocoran dan menggali potensi yang selama ini mengalir perlahan. Jika semua berjalan sesuai rencana, maka era baru PAD Kepulauan Meranti akan ditandai dengan satu kata kunci yakni transparansi.
Jika selama ini realisasi PAD tak pernah menyentuh angka maksimal—bahkan cenderung stagnan di bawah 50 persen—maka kini ada angin perubahan yang mulai berembus.
Agusyanto Bakar, sebagai pimpinan baru Bapenda Kepulauan Meranti, tampil dengan keyakinan kuat. Ia menyadari betul tantangan yang mengadang, namun tekadnya tak surut. Dengan optimisme penuh, ia menargetkan sebuah loncatan besar: menembus realisasi PAD hingga di atas 50 persen.
"Bukan sekadar target angka, tapi ini soal membangun kepercayaan dan disiplin fiskal di daerah," ujarnya.
Menurutnya, selama ini ada terlalu banyak potensi yang belum tergarap secara maksimal. Dari sektor pajak sarang burung walet yang nilainya bisa mencapai miliaran rupiah, hingga Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang terus merosot akibat data yang belum valid.
Agusyanto tak ingin hanya duduk di balik meja dan mengandalkan laporan semata. Ia memilih jalan yang lebih berat yakni akan turun langsung ke lapangan, melihat, mencatat, dan memverifikasi sendiri potensi-potensi yang selama ini tersembunyi di balik tumpukan dokumen.
Dengan berbagai strategi seperti penerapan, ia mulai merancang lompatan besar yang akan membawa PAD Meranti melampaui angka-angka pesimistis masa lalu.
Bagi Agusyanto, ini bukan semata kerja birokrasi, melainkan perjuangan bersama untuk masa depan daerah. (R-01)
TOPIK TERKAIT
BERITA TERKAIT
Bersama Wabup, Kapolres Rohil Sosialisasikan Program Green Policing dengan Menanam Pohon di SMPN 6 Tanah Putih
RiauAkses.com, Rokan Hilir - Kapolres Rokan Hilir AKBP Isa Imam Syahroni bersama Wakil Bupati
Ke Wapres Gibran, Gubernur Wahid Ungkap Banyak Jalan Rusak dan Keuangan Daerah yang Seret
RiauAkses.com, Pekanbaru – Dalam kunjungan kerja Wakil Presiden RI
Kasus Dugaan Korupsi BPR Indra Arta Rp 17 Miliar, Kejaksaan Geledah 6 Tempat di Indragiri Hulu
RiauAkses.com, Indragiri Hulu - Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu (Kejari Inhu) melakukan
Pascakebakaran Disnakertrans Riau Terpaksa Cari Lokasi Baru Buat Ngantor
RiauAkses.com, Pekanbaru - Pascakebakaran di Kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Perkuat Pengawasan dan Tata Kelola, PT Riau Petroleum Teken MoU dengan BPKP
RiauAkses.com, Pekanbaru - PT Riau Petroleum menunjukkan komitmennya dalam memperkuat tata kelola
Komentar Via Facebook :