Home / Ekonomi /
DP Rumah Makin Mahal, Mulai Tahun Depan Tak Ada lagi Subsidi Uang Muka KPR dari Pemerintah
Pembangunan perumahan. Foto: Istimewa
RiauAkses.com - Program Bantuan Pembiayaan Perumahan Berbasis Tabungan (BP2BT) telah berakhir pada 2022. Bantuan perumahan bagi masyarakat ini tidak akan dilanjutkan pada 2023.
Hal ini disampaikan oleh Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur dan Perumahan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Herry Trisaputra. Pihaknya mengatakan, fasilitas BP2BT Kementerian PUPR akan melakukan evaluasi mengingat program tersebut selesai pada 2022.
"Namun apa yang kami telah lakukan sebelumnya di BP2BT akan dilanjutkan, di mana pada 2022 kami mengkhususkan segmen pekerja informal atau mandiri dengan BP2BT, ini akan kami alokasikan dari Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) yang telah ditandatangani antara BP Tapera dengan bank penyalur untuk tahun depan," ujar Herry TZ, Rabu, (28/12/2022).
Dia menjabarkan sedikitnya ada 50 ribu unit yang dikhususkan untuk pekerja informal.
Kementerian PUPR akan bergerak dengan basis komunitas, termasuk dengan Kementerian Tenaga Kerja. Selain itu para pekerja mandiri tersebut juga diwajibkan untuk menjadi anggota Tapera agar pekerja informal bisa dengan mudah diterima oleh bank.
Dilansir dari laman resmi National Affordable Housing Program (NAHP) Kementerian PUPR, program BP2BT menyasar masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dari sektor informal. Lantaran sektor ini kerap sulit dapat KPR karena penghasilan yang tidak tetap, padahal kalau digabung pendapatan suami istri bisa melebihi persyaratan KPR.
Program BP2BT berupa pemberian bantuan (subsidi) uang muka bagi MBR yang telah memiliki tabungan untuk memperoleh rumah layak huni (RLH) melalui kredit pemilikan rumah (KPR).
Sebelumnya, Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) akan memperluas kepesertaan kepada pekerja mandiri atau informal seperti pengemudi ojek online sampai dengan nelayan tradisional agar pekerja mandiri lebih mudah mengajukan KPR.
Saat ini terdapat tiga komunitas pekerja mandiri yang akan dijajaki oleh Tapera terkait soal pendataannya.
Pertama adalah untuk komunitas digital platform di mana BP Tapera akan melakukan penjajakan pertama yakni para pekerja mandiri di digital platform yang sudah memiliki kerja sama dengan perbankan yaitu Gojek dan Grab.
Di samping pekerja mandiri yang merupakan pengemudi ojek online, ada juga pelaku UMKM online atau e-Commerce yang tergabung dan beraktivitas di Shopee serta Tokopedia untuk bisa menyusul sebagai peserta BP Tapera sehingga dapat lebih mudah mendapatkan fasilitas pembiayaan untuk memiliki rumah pribadi.
Komunitas lainnya yang akan dilakukan penjajakan oleh Tapera adalah pekerja mandiri yang merupakan agen bank Himbara seperti agen BRILink, Agen46 yang merupakan mitra BNI, mandiri Agen, dan agen Batara.
Tapera juga akan melakukan penjajakan dengan pekerja mandiri berbasis komunitas asosiasi seperti Ikatan Pedagang Pasar Indonesia (Ikappi), Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI), Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah. (RE-01)
TOPIK TERKAIT
BERITA TERKAIT
Buntu 11 Tahun, Inilah Titik Temu Kesepakatan Sengkarut Lahan Pasar Modern Antara Pemkab Kepulauan Meranti dan PT Pelindo
RiauAkses.com, Selatpanjang – Persoalan sengkarut lahan Pasar Modern Selatpanjang antara
Hari Ini Batas Waktu Terakhir Penyerahan Dukungan Calon DPD RI, KPU Riau Sudah Terima 11 Berkas
RiauAkses.com, Pekanbaru - Bakal calon anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Riau harus menyerahkan
Siapkan Payung, Hujan Diprediksi Guyur Sebagian Wilayah Riau Hari Ini
RiauAkses.com, Pekanbaru - Badan Meteorologi, Kalimatologi, dan Geofisika (BMKG) Stasiun Pekanbaru
Pakai Busana Adat, Kharisman Optimis Rebut Kursi DPD RI Dapil Riau
RiauAkses.com, Pekanbaru - Ada yang unik dari penyerahan berkas pemilihan legislatif atas nama
912 Personil Gabungan Akan Amankan Malam Pergantian Tahun 2023
RiauAkses.com, Pekanbaru - Sebanyak 912 personil gabungan dari Polda Riau, Polresta Pekanbaru,
Komentar Via Facebook :