Home / Ekonomi /

Pemerintah Pusat Harus Terbuka Soal DBH, DPRD Dukung Gubernur Rekonsiliasi Penghitungan

Selasa, 27 Desember 2022 | 21:13 WIB

Penulis : Sigit Eka Yunanda | Editor : Hendrik Khoirul Muhid

Pemerintah Pusat Harus Terbuka Soal DBH, DPRD Dukung Gubernur Rekonsiliasi Penghitungan

Sekretaris Komisi II DPRD Riau, Husaimi Hamidi. Foto: Net

RiauAkses.com, Pekanbaru - Komisi II DPRD Riau, mendukung Gubernur Riau Syamsuar untuk mengaktifkan kembali proses rekonsiliasi penghitungan lifting minyak dan gas di daerah penghasil migas.

Sekretaris Komisi II DPRD Riau, Husaimi Hamidi, menyatakan bahwa rekonsiliasi tersebut penting dilakukan agar tidak terjadi saling curiga mengenai lifting dan produksi minyak di daerah tersebut.

“Kami pernah sampaikan agar pemerintah pusat melalui SKK Migas terbuka dan dihitung sesuai dengan harga minyak terkini, harga minyak dunia kan fluktuatif,” kata Husaimi, Selasa (27/12/2022).

Menurut Husaimi polemik dana bagi hasil yang ditransfer ke daerah muncul karena adanya perbedaan data penghitungan lifting dan produksi minyak.

Ia juga menekankan pentingnya Pemprov Riau memiliki data mutakhir dari SKK Migas yang pengatur minyak dan gas nasional apabila rekonsiliasi tersebut disetujui oleh pemerintah pusat.

Selain itu, Husaimi juga menyoroti rendahnya jatah yang diterima daerah penghasil migas yang diatur dalam undang-undang DBH Migas. Ia menyatakan bahwa jatah tersebut terlalu kecil dan harus ditagih ke pemerintah pusat.

“Menurut saya DBH untuk kita terlalu kecil, Harus kita tagih itu ke pusat. Saya khawatir terlalu tinggi cost recovery yang dihitung SKK Migas. Oleh karena itu, kita minta pusat terbuka dalam penghitungan DBH ini, sehingga nanti jelas,” tegasnya.

Terlebih lagi DBH kerap dilakukan tunda bayar ke daerah padahal risikonya ditanggung oleh Pemprov Riau, Husaimi menyatakan pembagian pemerintah belum maksimal dan layak.

“Ini kan tahu-tahu ada tunda bayar dan tunda salur. Pemerintah pusat tak boleh menunda itu karena kewajiban kita di daerah tak bisa ditunda. Kalau kita mau jujur hari ini pembagian untuk kita belum layak,” tandasnya. (CR-02)