Home / Sumber Daya Alam /
Derita Kelapa Sawit Riau 'Dicekik' Pusat: Dana Bagi Hasil Tak Jelas dan Rumitnya Peremajaan Sawit Rakyat
Diskusi problematika perkelapasawitan di Riau yang digelar JMSI, Sabtu (27/12/2022). Foto: Sigit Eka Yunanda
RiauAkses.com, Pekanbaru - Sebagai daerah penghasil kelapa sawit terbesar di Indonesia, Provinsi Ria belum mendapatkan manfaat positif yang signifikan. Selain dana bagi hasil (DBH) kelapa sawit yang belum jelas, implementasi peremajaan sawit rakyat (PSR) pun rumitnya bukan main.
Hal tersebut diungkap Kepala Bidang Produksi Dinas Perkebunan Provinsi Riau, Vera Vigianti dalam Diskusi Publik Problematika PSR di Riau yang ditanam oleh Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI) Riau, Selasa (27/12/2022).
Vera menyatakan realisasi PSR tahun 2022 di Riau nol persen.
"Tahun 2022 untuk pertama kalinya Riau tidak mendapatkan realisasi. Ini karena petani harus mengikuti persyaratan cukup banyak dan menyulitkan," kata Vera.
Ia menjelaskan, program PSR yang sudah digulirkan sejak tahun 2016 belum dilakukan maksimal di Riau. Rata-rata realisasi luasan yang di-replanting hanya 26 ribu hektar atau sekitar 30 persen dari alokasi setiap tahunnya.
Terlebih lagi, sejak diberlakukannya aturan PSR yang baru melalui Peraturan Menteri Pertanian Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pengembangan Sumber Daya Manusia, Penelitian dan Pengembangan, Peremajaan, serta Sarana dan Prasarana Perkebunan Kelapa Sawit, pengurusan PSR menjadi lebih rumit.
Rumitnya realisasi PSR disebabkan munculnya sejumlah persyaratan yang diatur dalam Pasal 15 hingga Pasal 50 Peraturan Menteri Pertanian tersebut. Dimana ada 28 persyaratan dan tahapan yang harus dipersiapkan petani untuk pengajuan PSR.
Salah satu kesulitan ini karena syarat yang harus diurus melewati antar lintas sektoral seperti Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH), Badan Pertanahan Nasional (BPN), Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan (PPKL) Kementerian LHK dan instansi lainnya.
Vera menilai, sulitnya akses terhadap PSR ini menambah deretan luka Riau. Sebagai produsen hampir 34 persen CPO nasional, Riau malah tak didukung pemerintah pusat.
Ia mengatakan kucuran dana yang didapat Riau lewat Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) amat minim dibandingkan dengan cuan dari bisnis buah emas itu.
"Perkebunan yang sangat luas di Riau, tapi uang kita tidak kembali ke Riau dan tersimpan di pusat. Hanya sekitar 1,6 persen saja yang kita peroleh ke daerah yang angkanya sekitar Rp 1 triliunan, sementara dana di BPDPKS itu Rp 116 triliun" ujar Vera.
Ia mengatakan, beragam fasilitas berupa sarana prasarana, beasiswa dan pelatihan dari BPDPKS amat sedikit diterima oleh Riau. Padahal, pembenahan sektor kelapa sawit di Bumi Lancang Kuning sangat mendesak.
"Dampak lingkungan dan kerusakan jalan sangat terasa dialami Riau. Tapi, kita tidak memiliki kemampuan untuk memperbaiki itu semua. Karena kita tidak punya dana," tutup Vera. (CR-01)
TOPIK TERKAIT
BERITA TERKAIT
Partai Ummat Dapat Angin Segar KPU, Verifikasi Ulang Dilakukan
RiauAkses.com - Partai Ummat dinyatakan lolos proses verifikasi adminitrasi ulang sebagai calon
Riau Usulkan Sultan Siak II Tengku Buwang Asmara Jadi Pahlawan Nasional
RiauAkses.com, Pekanbaru - Gubernur Riau (Gubri) Syamsuar menerima audiensi Tim Peneliti Pengkaji
Perbaikan Jalan Rusak di Pekanbaru Masuk Kegiatan Prioritas 2023
RiauAkses.com, Pekanbaru - Perbaikan jalan rusak masuk dalam kegiatan prioritas Pemerintah Kota
Bobol Rumah dan Bawa Kabur Uang Rp 450 Juta, Pelaku Diburu Polisi
RiauAkses.com, Pekanbaru - Seorang pria pelaku pembobolan sebuah rumah di Jalan Pemuda, Kecamatan
DPRD Riau Puji Langkah Bupati Kepulauan Meranti Protes Kebijakan Pemerintah Pusat, Agung: Kita Support Habis!
RiauAkses.com, Pekanbaru - Wakil Ketua DPRD Riau, Agung Nugroho, mengapresiasi langkah Bupati
Komentar Via Facebook :