Home / Riau /
Sosialisasi Pencegahan Korupsi di Riau, KPK Sampaikan 4 Poin Ini
Suasana rapat koordinasi dan tinjauan lapangan aksi Strategis Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK) di Provinsi Riau, Kamis (6/6/2024) di Ruang Kenanga Kantor Gubernur Riau. Foto: Dok SM News
RiauAkses.com, Pekanbaru - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan rapat koordinasi dan tinjauan lapangan aksi Strategis Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK) di Provinsi Riau, Kamis (6/6/2024) di Ruang Kenanga Kantor Gubernur Riau.
Rapat tersebut dihadiri langsung Penjabat Gubernur Riau (Gubri) SF Hariyanto dan diikuti kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemprov Riau terkait.
Stranas PK diberi mandat oleh Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 yang memuat fokus dan sasaran pencegahan korupsi agar dapat dilaksanakan dengan lebih terfokus, terukur, dan berdampak.
Koordinator Sekretariat Nasional Pencegahan Korupsi, Pahala Nainggolan mengatakan, Stranas PK ini digunakan sebagai acuan kementerian, lembaga, pemerintah daerah, dan pemangku kepentingan lainnya, termasuk media dalam bersinergi membangun pencegahan korupsi di Indonesia. Secara berkala capaian implementasi aksi dari Stranas PK disampaikan ke publik secara terbuka.
Terdapat total 114 instansi pelaksana aksi yang terdiri dari 60 kementerian dan lembaga, 34 pemerintah provinsi dan 20 pemerintah kabupaten/kota yang diberi mandat melaksanakan 3 fokus seperti diamanatkan dalam Perpres 54 Tahun 2018 (Perizinan dan Tata Niaga, Keuangan Negara, Penegakan Hukum dan Reformasi Birokrasi) kedalam 15 Aksi Pencegahan Korupsi Aksi PK 2023-2024.
"Aksi pencegahan korupsi 2023 -2024 melibatkan 114 KLD (Kementerian, Lembaga, dan Pemerintah Daerah), termasuk Pemerintah Provinsi Riau. Setidaknya ada empat poin yang menjadi pelaksana aksi di Riau," kata Pahala yang juga menjabat Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK.
Keempat aksi tersebut, pertama penguatan peran Aparat Pengawasan Internal Pemeritah (APIP) dalam pengawasan program pembangunan. Kedua, penyelesaian tumpang tindih pemanfaatan ruang melalui pendekatan kebijakan satu peta.
"Kemudian ketiga, penguatan pengawasan Badan Usaha Pemerintah (BUMN dan BUMD). Terakhir perbaikan kinerja belanja pembangunan melalui peningkatan efektifitas audit pengadaan barang/jasa pemerintah," tutupnya. (R-05)
TOPIK TERKAIT
BERITA TERKAIT
Bangun Sinergitas, Plt Bupati Kepulauan Meranti Asmar Terima Kunker dan Silaturahmi BNNK Pelalawan
RiauAkses.com, Kepulauan Meranti - Pelaksana tugas (Plt) Bupati Kepulauan Meranti AKBP (Purn) H
Aji Santoso Digadang-gadang Jadi Pelatih Baru PSPS Pekanbaru
RiauAkses.com, Pekanbaru - Manajemen PSPS Riau memastikan akan menggunakan jasa pelatih baru untuk
Pelaku Tabrak Lari yang Tewaskan Korbannya, Berhasil Diamankan Polisi di Inhu
RiauAkses.com, Pekanbaru - Satlantas Polresta Pekanbaru berhasil menangkap pelaku tabrak lari yang
30 Peserta Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Pemprov Riau Jalani Tes Wawancara
RiauAkses.com, Pekanbaru - Sebanyak 30 peserta seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (JPTP) di
Terkena Jerat, Beruang di Kampar Dilepasliarkan Setelah Diobati
RiauAkses.com, Pekanbaru - Seekor beruang jenis madu terjerat di area perkebunan milik warga di
Komentar Via Facebook :