Home / Riau /

Forum Dosen Unri Desak Pemerintah Jaga Marwah Demokrasi Indonesia, Ini 5 Tuntutannya

Senin, 05 Februari 2024 | 12:10 WIB

Editor : Rizka

Forum Dosen Unri Desak Pemerintah Jaga Marwah Demokrasi Indonesia, Ini 5 Tuntutannya

Forum Dosen Universitas Riau Peduli Demokrasi mengeluarkan maklumat demi menjaga marwah demokrasi Indonesia. foto: KB-09/Malik

RiauAkses.com, Riau - Berlatarbelakang banyaknya penyimpangan etika, moral dan pelanggaran dalam proses Pemilu 2024, Forum Dosen Universitas Riau Peduli Demokrasi mengeluarkan maklumat demi menjaga marwah demokrasi Indonesia.

Pembacaan maklumat itu dilaksanakan di salah satu Gedung Open Space, Kampus Bina Widya, Pekanbaru pada Senin (5/2/2024).

Pernyataan sikap ini sebagai bentuk protes dan kritik terhadap pemerintah atau penguasa yang telah melakukan pelanggaran etika moral dan menggores proses demokrasi.

"Kami melihat dalam praktek penyelenggaraan negara sering menyimpang dari etika moral yang sudah digariskan dalam Pancasila dan UUD 1945," ucap Ketua Presidium Forum Dosen Unri Peduli Demokrasi Junaidi.

Dalam kesempatan itu, Pembina Forum Dosen Unri Peduli Demokrasi memaklumatkan 5 pernyataan sikap, sebagai berikut:

1. Meminta kepada presiden dan semua pejabat pemerintah untuk senantiasa menjunjung tinggi nilai etika dan moral dalam memimpin kehidupan berbangsa dan bernegara untuk menjadi panutan dan tauladan rakyat

2. Meminta pemerintah dan aparatur negara untuk selalu taat pada ketentuan hukum dan berlaku adil dalam penyelenggaraan pemilu, sehingga mampu mewujudkan pemilu yang berintegritas yang hasilnya dipercayai rakyat.

3. Meminta komitmen presiden untuk mewujudkan pemilu yang berasaskan langsung, umum, bebas, rahasia, jujir dan adil, sehingga mampu mewujudkan demokrasi yang bermarwah.

4. Meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) untuk berani menindak segala bentuk pelanggaran pemilu agar terwujudnya pemilu yang berintegritas.

5. Menyatakan civitas akademika Universitas Riau akan selalu berperan aktif menjadi Marwah demokrasi Indonesia. (KB-09/Malik)