Home / Riau /
Masyarakat vs Pemerintah: Permasalahan Tanah di Daerah Koridor Jalan Tol Pekanbaru - Dumai
Jalan Tol Pekanbaru - Dumai. Foto: Net
RiauAkses.com, Pekanbaru - Jalan tol memang menjadi penolong bagi pengendara, karena bisa lebih menghemat waktu. Dan juga jalan tol merupakan jalan bebas hambatan yang menjadikan pengendara menjadi lebih santai.
Akan tetapi ada permasalahan pelik yang terjadi dibalik megahnya jalan tol Pekanbaru-Dumai. Bagi masyrakat yang bermukim di daerah koridor jalan tol, mereka harus berjuang untuk tanahnya.
Anggota Komisi I DPRD Riau, Mardianto mengungkapkan sebagian besar tanah itu diketahui sudah memiliki sertifikat hak milik (SHM) jauh sebelum tol tersebut dibangun, namun kini diketahui tanah-tanah tersebut ternyata masuk ke dalam daftar milik negara oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN).
Padahal, lanjut Mardianto, SHM merupakan surat tertinggi dari ranah kepemilikan sebuah tanah. Semua SHM dikeluarkan BPN dan ada langkah-langkah yang perlu dilakukan untuk memastikan tanah tersebut benar milik masyarakat, barulah diterbitkan SHM-nya.
Maka ketika tanah bersertifikat tersebut diakui milik negara, dinilai Mardianto sebagai suatu hal yang sangat aneh.
"Makanya menarik ini saya katakan tadi bahwa di daerah lain yang banyak terjadi itu rakyat yang 'merebut' tanah milik pemerintah seperti kawasan lindung, daerah hijau, daerah bantaran sungai, diambil rakyat. Tapi sekarang justru terbalik. SHM sudah ada, tanahnya 'direbut' pemerintah," ungkap Mardianto, Selasa (17/10/2023).
Artinya, kata Mardianto, masyarakat dikhawatirkan tidak bisa menuntut haknya mendapatkan ganti rugi dan tidak bisa menggunakan sertifikat itu lagi.
"Menurut cerita BPN dalam pertemuan dengan Komisi, SHM yang ada pada koridor 100 meter di kiri-kanan jalan itu tidak dibatalkan tapi diblokir statusnya. Saya bilang, ya apa bedanya? 'Kan tidak bisa berfungsi juga?" Tambahnya.
Namun menurut BPN, lanjut Mardianto, sertifikat yang diblokir masih bisa diaktifkan kembali ketika digugat dan dimenangkan si pemilik sertifikat. Sementara jika dibatalkan, hak pemilik sertifikat akan hilang sepenuhnya.
"Jadi sekarang (kondisi tanah itu) namanya lebih identik dengan status quo. Tak bisa orang berbuat apa-apa, pemerintah maupun masyarakat," tandasnya. (*)
TOPIK TERKAIT
BERITA TERKAIT
Indonesia MotoGP Mandalika 2023 Sukses Digelar dengan Listrik PLN Tanpa Kedip
RiauAkses.com, NTB – PT PLN (Persero) sukses memasok listrik yang andal dan tanpa kedip (zero
Sempat Tak Ada Kejelasan, Kini Tiga Tersangka Kasus Pungli Penerimaan Banpol Satpol Rohil Telah Ditahan
RiauAkses.com, Rokan Hilir - Korban pungutan liar (pungli) penerimaan Banpol Satpol PP Rokan Hilir
Lahan Sengaja Dibakar Untuk Buka Kebun Sawit, Pria di Siak Diamankan Polisi
RiauAkses.com, Siak - Kasus kebakaran hutan dan lahan di Kampung Tasik Betung, Kabupaten Siak
Masyarakat Keluhkan Kemacetan Panjang Akibat U-turn Ditutup
RiauAkses.com, Pekanbaru - Kemacetan sudah jadi pemandangan sehari-hari bagi masyarakat Pekanbaru.
Jelang Akhir Jabatan, Gubri Syamsuar Berikan Pidato Pada Apel Pagi
RiauAkses.com, Pekanbaru - Gubernur Riau (Gubri) Syamsuar Apel pagi bersama sekaligus menyampaikan
Komentar Via Facebook :