Home / Riau /
Kemendagri Ingatkan Bupati Kepulauan Meranti Tak Bergantung Pada DBH Migas, Tapi Mestinya Bisa Optimalkan PAD
Bupati Kepulauan Meranti, HM Adil. Foto: Net
RiauAkses.com, Jakarta - Bupati Kepulauan Meranti HM Adil diminta agar tidak sekadar bergantung pada dana bagi hasil migas untuk biaya pembangunan daerah. Harusnya, kepala daerah bisa mengoptimalkan potensi pendapatan asli daerah (PAD) dari beberapa sektor penerimaan lainnya.
"PAD harus dioptimalkan, mendorong agar tidak hanya mengejar dana transfer saja tapi fokus meningkatkan PAD,” ujar Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri atau Kemendagri, Agus Fatoni pada Jumat (16/12/2022).
Menurut Agus, keduanya transfer keuangan daerah (TKD) dalam bentuk DBH maupun PAD merupakan dana untuk pembangunan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat. Kemendagri berusaha agar kedunya bisa berjalan simultan.
“Jadi tidak hanya meminta (ke pemerintah pusat), tapi bisa meningkatkan PAD,” kata dia.
Agus menuturkan, PAD memiliki potensi yang sangat besar dan perlu digarap. PAD itu berasal dari pajak dan retribusi. Hingga saat ini sudah ada beberapa daerah baik provinsi, kabupaten, atau kota yang PAD-nya melebihi TKD.
Kemendagri pun, kata Agus, menyarankan tiga hal untuk dilakukan pemerintah daerah agar PAD menjadi maksimal. Pertama, intensifkan sumber pendapatan pajak dan retribusi. Karena masih banyak yang belum digali emskipun tidak boleh keluar dari peraturan yang ada.
Kedua digitalisasi. Menurut Agus, hal itu diharapkan bisa mendorong PAD lebih efektif dan efisien. Serta tidak ada ‘kebocoran’. Dan ketiga peningkatan sumber daya manusia agar mampu mengelola uang yang sudah ditransfer dari pemerintah pusat ke daerah untuk menambah PAD.
"Hari ini realisasi belanja baru 75 persen, ini tak kalah penting. Selain pendapatan ada penggunaan realiasai belanja, itu yang didorong belanja harus maksimal jangan sampai uang ada, belanjanya tidak jalan,” tutur Agus.
Agus menambahkan, Kemendagri terus berupaya turun ke lapangan melakukan pembinaan dan pengawasan untuk mendorong belanja maksimal.
“Kami menemui masalahnya dan sudah ada solusinya. Mudah-mudahan semangat ini bisa lebih baik lagi,” kata Agus.
Sebelumnya, Staf Khusus Menteri Keuangan Yustinus Prastowo menyatakan, Kementerian Keuangan menetapkan alokasi DBH Migas setelah menghitung dan menggunakan data resmi Kementerian ESDM.
"Dana yang dipakai bukan untuk daerah penghasil saja, tapi juga daerah sekitar agar merasakan kemajuan dan kesejahteraan bersama-sama," terang Yustinus.
Menurutnya, Kementerian Keuangan telah mengalokasikan pada tahun 2022 transfer ke daerah dan dana desa sebesar Rp 872 miliar ke Kabupaten Kepulauan Meranti. Jumlah tersebut menurutnya setara dengan 75 persen dari APBD Kepulauan Meranti. Bahkan dana itu adalah 4 kali lipat dari pendapatan asli daerah (PAD) Kepulauan Meranti yang hanya sebesar Rp 222 miliar.
Diwartakan pekan lalu, Bupati Kabupaten Kepulauan Meranti Muhammad Adil menilai Kemenkeu telah mengeruk keuntungan dari eksploitasi minyak di daerah yang dia pimpin. Adil menyampaikan itu dalam rapat koordinasi Pengelolaan Pendapatan Belanja Daerah di Pekanbaru.
Pada sesi tanya jawab dalam forum rapat tersebut, Adil mempertanyakan ihwal DBH minyak di Kepulauan Meranti kepada Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Kemenkeu.
"Ini orang Keuangan isinya iblis atau setan. Jangan diambil lagi minyak di Meranti itu. Gak apa-apa, kami juga masih bisa makan. Daripada uang kami dihisap oleh pusat," ujar Adil pada Kamis (8/12/2022) lalu.
Menurut Adil, wilayah yang dia pimpin adalah daerah miskin yang seharusnya menjadi prioritas pemerintah pusat. Ia juga mengeluhkan pemerintah daerah yang tak bisa leluasa bergerak membangun di daerah dan memperbaiki hajat hidup orang banyak karena sumber daya alamnya disedot oleh pemerintah pusat.
"Bagaimana kami mau membangun rumah, bagaimana kami mengangkat orang miskin, nelayannya, petaninya, buruhnya” kata Adil. (*)
TOPIK TERKAIT
BERITA TERKAIT
BKSDA Riau Banding Usai Dihukum PTUN Tebang Sawit & Bongkar PKS di SM Balai Raja, Yayasan Menara: Berarti KLHK Mau Hutan Konservasi Jadi Kebun Sawit!
RiauAkses.com, Pekanbaru - Langkah Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam (BBKSDA) Riau
Polsek Singingi Hilir Musnahkan 1 Unit Rakit Penambang Emas Ilegal
RiauAkses.com, Kuantan Singingi - Setelah sebelumnya mendapat pemberitaan media online,
Sambut Perayaan Natal, Kapolres Kuansing Pimpin Bakti Sosial Kepada Masyarakat Kuansing
RiauAkses.com,Teluk Kuantan - Dalam rangka menyambut perayaan Natal 2022, Polres Kuantan Singingi
Kebakaran 2 Unit Rumah Nyaris Menjalar ke SPBU di Rokan Hilir
RiauAkses.com, Rokan Hilir - Kebakaran dua unit rumah semi permanen nyaris menghanguskan
Proyek Jalinsum di Rohil Bikin Kabel Telkom Putus, Jaringan Internet Indihome Padam
RiauAkses.com, Rokan Hilir - Pengerjaan proyek drainase di Jalan Lintas Sumatera Kabupaten Rokan
Komentar Via Facebook :