RiauAkses.com, Pekanbaru - Ketua Panitia Khusus (Pansus) Ranperda Pengelolaan Hutan Pada Wilayah Kesatuan Hutan DPRD Riau, Husaimi Hamidi, mengatakan deforestasi hutan dapat dicegah dengan memberdayakan ekonomi masyarakat di sekitar hutan.

Salah satunya melalui pemanfaatan sektor Wisata dengan tetap mempertahankan tegakan hutan. Hal ini telah diterapkan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) di Nusa Tenggara Barat (NTB).

Sementara di Riau, nilai ekonomi pengelolaan hutan masih terbatas pada ekstraksi kayu atau bahkan alih fungsi menjadi perkebunan sawit. Kondisi ini membuat luasan hutan di Riau mengalami penurunan drastis. 

Berdasarkan data Jaringan Kerja Penyelamat Hutan Riau (Jikalahari), pada 2020 luas hutan Riau hanya sekitar 1.442.669 hektar. Menurun jauh dari sebelumnya pengukuran luas pada 1982 seluas 6.727.546.

Menurut Husaimi Hamidi, konsep wisata hutan yang telah diterapkan oleh Bumdes di NTB bisa menjadi percontohan.

“Bumdes di NTB  sudah mampu menjadikan kawasan hutan menjadi obyek wisata yang dapat menghasilkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp25-30 juta, ini nantinya akan kita masukkan di Perda milik kita,” ujar Husaimi Hamidi, Selasa (13/12/2022). 

Kerja sama Bumdes dan Dinas Lingkungan Hidup Kehutanan (DLHK ) Provinsi NTB berhasil membawa dampak baik ekonomi maupun ekologis. Selain ekonomi masyarakat terbangun, hutan juga terjaga kelestariannya. Sehingga masyarakat mendapatkan manfaatnya lebih.

Rencananya, kata Husaimi, Pansus Ranperda Pengelolaan Hutan Pada Wilayah Kesatuan Hutan Riau akan mengadopsi kebijakan Bumdes di NTB tersebut. Jika hal ini berjalan lancar, ke depan masyarakat bisa mengganti tanaman kelapa sawit dengan tanaman kehutanan seperti durian, kopi dan lainnya.

Dia juga menegaskan, nantinya kawasan hutan yang telah diserobot lahan sawit juga harus dikembalikan. “Agar masyarakat tidak dirugikan. Masyarakat bisa menanam tanaman yang dapat menghasilkan secara ekonomi,” katanya.

Husaimi memaparkan bentang alam di Riau pun tak kalah eksotis dibanding NTB. Tanah Melayu banyak terdapat kawasan hutan yang dapat dikelola menjadi kawasan wisata. Dia mencontohkan, Riau juga punya tempat wisata seperti Hutan Lindung Sesaot yang terletak dekat sumber mata air dari Gunung Rinjani. 

“Seperti di Kabupaten Kampar dan Rohul yang hutannya memiliki sungai, air terjun dan panorama perbukitan yang sangat menawan,” papar Husaimi. 

Ia berharap agar politik anggaran Riau mendukung rencana. Menurutnya Riau bisa mencontoh NTB dalam menyelenggarakan anggaran ini. Pemerintah NTB menyisikan anggaran 2 persen dari total APBD untuk merehabilitasi lahan hutan yang rusak dengan menanam pohon. Anggaran tersebut disisihkan khusus untuk memperbaiki kawasan hutan yang rusak akibat bencana atau perilaku manusia.

“Ini juga akan kita adopsi di dalam Perda kita nantinya,” ujarnya. (CR-02)