Home / Riau /

Sekdaprov SF Hariyanto Bicara Permainan Usaha Kebun Sawit di Riau, Ungkap Oknum Main Mata Hindari Pajak

Selasa, 13 Desember 2022 | 07:41 WIB

Penulis : Sigit Eka Yunanda | Editor : Raya Desmawanto

Sekdaprov SF Hariyanto Bicara Permainan Usaha Kebun Sawit di Riau, Ungkap Oknum Main Mata Hindari Pajak

Sekretaris Daerah Provinsi Riau, SF Hariyanto. Foto: Dok

RiauAkses.com, Pekanbaru - Pengelolaan kebun kelapa sawit di Provinsi Riau banyak menyimpan masalah. Permainan dalam pengelolaan lahan untuk menghindari pajak berlangsung massif. Maladministrasi dan tata kelola izin penggunaan lahan menyebabkan negara dan pemerintah daerah apes, lantaran pajak yang diperoleh sangat kecil.

Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Riau, SF Hariyanto mengungkap hal tersebut dalam rapat Monitoring Tim Stranas KPK RI terkait Percepatan Kompilasi dan Integrasi Izin Lokasi dan Izin Usaha Perkebunan Sawit di Riau, Senin (12/12/2022).

Ia mengungkap ada banyak permasalahan terkait perizinan perkebunan di Riau. SF Hariyanto menjelaskan, kala menjabat sebagai Kepala Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda), dirinya selalu blusukan ke sejumlah perusahaan.

SF Hariyanto mendapati ada perusahaan yang tak tertib administrasi. Antara lain menyangkut kepemilikan Izin Lokasi (Ilok), Izin Usaha Perkebunan (IUP), dan Hak Guna Usaha (HGU).

“Data yang kita temukan di lapangan, ada perusahaan punya IUP tapi tidak punya HGU. Bahkan ada yang cuma punya izin lokasi,” ujar Hariyanto di Ruang Rapat Sekda, Senin (12/12/2022).

Tak hanya itu, sejumlah perusahaan juga membiarkan lahannya terbengkalai meski sudah mendapat izin.

“Ada yang punya IUP, punya HGU tetapi ditinggal begitu saja,” tambahnya.

SF Hariyanto mengatakan, izin lahan kerap disalahgunakan untuk mengemplang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Bahkan, dia menemukan ada perusahaan yang memiliki satu HGU tapi untuk beberapa lokasi.

Hal ini menyebabkan kesalahan input data dan lolos wajib pajak. Bahkan yang sudah membayar pun kerap tidak sesuai dengan luas sesungguhnya.

“Sekian puluh ribu hanya dibayar 200 hektar,” kata dia.

Menurut Hariyanto, hal ini sempat menjadi sorotan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani. Sektor perkebunan di Riau luas, tapi penerimaan sektor pajaknya minim.

Tak cuma soal administrasi luas perkebunan, oknum Direktorat Jenderal Perpajakan (Ditjen Pajak) pun disebutnya kerap cawe-cawe dengan pengusaha dan mempermudah urusan pajak.

“Ada oknum kanwil, tidak turun ke lapangan hanya terima laporan setoran saja,” ujar Sekda. (CR-02)