Home / Lancang Kuning / Kepulauan Meranti

Pemkab Kepulauan Meranti Dorong ASN Lakukan Pemadanan NIK-NPWP

Rabu, 15 Maret 2023 | 17:40 WIB

Penulis : Ali Imran | Editor : Dwi Fatimah

Pemkab Kepulauan Meranti Dorong ASN Lakukan Pemadanan NIK-NPWP

KP2KP Selatpanjang menyediakan Pos Pelayanan Pemadanan NIK sebagai NPWP dan pelaporan SPT di depan sekretariat Kepulauan Meranti. Foto: Istimewa

RiauAkses.com, Selatpanjang - Pemerintah daerah (Pemda) Kepulauan Meranti mendorong ASN di lingkungan pemda di lingkungannya untuk menjadi jadi pelopor Program Direktorat Jenderal Pajak (DJP) di Riau.

Bupati Kepulauan Meranti Muhammad Adil SH memerintahkan seluruh ASN untuk segera melakukan pemadanan nomor induk kependudukan (NIK) sebagai nomor pokok wajib pajak (NPWP).

"Saya ingin Pemkab Kepulauan Meranti menjadi pelopor program Kemenkeu, yang sedang digagas oleh DJP melalui Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP Selatpanjang. Minimal jadi contoh bagi masyarakat dan kota kabupaten lainnya di Riau," ungkapnya.

Hendaknya kata Adil, para wajib pajak terutama ASN di lingkup Pemkab Kepulauan Meranti segara melaporkan surat pemberitahuan (SPT) pajak tahunan dan membayar pajak tepat waktu.

"Silakan lapor SPT sebelum 31 Maret 2023. Juga patuhi kewajiban bayar pajak guna mendukung pembangunan daerah," katanya.

Kantor KP2KP Selatpanjang Henry R Manik mengungkapkan pemadanan NIK-NPWP diterapkan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 112/PMK.03/2022.

Menurut dia, validasi NIK sebaiknya dilakukan sebelum menyampaikan SPT tahunan yang disampaikan tahun 2023. Validasi NIK jadi NPWP dapat dilakukan melalui laman https://www.pajak.go.id.

"Bila pemadanan data NIK dengan NPWP ini tidak dilakukan oleh para wajib pajak, maka ada konsekuensi yang harus ditanggung. Mereka bisa kesulitan mengakses seluruh layanan pajak secara digital. Ini karena pola akses layanan itu nantinya akan menggunakan NIK," ujarnya.

Walaupun demikian ia menyambut baik dukungan Pemkab Kepulauan Meranti terhadap program itu. Karena hingga kini tidak kurang dari 200 orang WP lingkungan tersebut belum melakukan pemadanan.

"Berkat dorongan yang difasilitasi oleh pemkab, program ini benar-benar berjalan. Hingga asn dan masyarakat berbonding-bandong melakukan pemadanan," ungkapnya. (R-01)