Home / Lancang Kuning / Pekanbaru

Masyarakat Pekanbaru Keluhkan Parkir Toko Ritel Bayar Padahal Ilegal, Kok Dibiarkan?

Rabu, 08 Maret 2023 | 16:47 WIB

Penulis : Sigit Eka Yunanda | Editor : Dwi Fatimah

Masyarakat Pekanbaru Keluhkan Parkir Toko Ritel Bayar Padahal Ilegal, Kok Dibiarkan?

Parkir ritel. Foto: Net

RiauAkses.com, Pekanbaru - Permasalahan parkir di toko ritel seperti Alfamart dan Indomaret menjadi keluhan yang banyak disampaikan masyarakat Pekanbaru pada Anggota DPRD Riau Dapil Pekanbaru, Agung Nugroho.

Mekanisme parkir di toko ritel ini kerap menjadi sumber pertikaian antara pembeli dan juru parkir. Dikatakan Agung Tak jarang pembeli yang tak jadi membeli pun dikenakan biaya parkir.

"Nah keluhan mengenai parkir, tidak berbelanja karena barang yang dicari tak ada, tapi tetap harus membayar parkir, bahkan ada yang sampai beradu mulut dengan juru parkir," ucap Ketua DPD Demokrat tersebut.

Ia mengatakan, masyarakat menuntut agar pemerintah bisa menegakkan aturan parkiran gratis di ritel modern sesuai dengan aturan.

"Lalu mereka juga menyampaikan supaya toko ritel modern seperti Alfamart dan Indomaret kembali di gratiskan seperti semula, karena kan toko itu juga sudah membayar pajak," tambahnya.

Dalam penelusuran, menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2009, dalam Pasal 1 angka 64 menyebutkan soal retribusi parkir merupakan pembayaran pada jasa atau pemberian izin tertentu yang disediakan khusus atau diberikan dari pemerintah daerah sebagai dalam kepentingan orang pribadi atau badan.

Atas hal ini, parkir liar di ritel bisa dikategorikanpungli (pungutan liar) dan juru parkir bisa dijerat hukum pemerasan dan pengancaman dalam pasal 368-371 KUP merupakan bagian dari BAB XXIII KUHP.

“Barangsiapa dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, memaksa orang dengan kekerasan ancaman kekerasan, supaya orang itu memberikan barang, yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang itu sendiri kepunyaan orang lain atau supaya orang itu membuat utang atau menghapuskan piutang, dihukum karena memeras dengan hukuman penjara selama-lamanya sembilan tahun,” bunyi pasal tersebut.