Home / Politik /
Langkah Bupati Kepulauan Meranti 'Lawan' Kementerian Keuangan Dibela Rocky Gerung, Ini Ulasan Lengkapnya
Bupati Kepulauan Meranti HM Adil dan Staf Khusus Menteri Keuangan Yustinus Prastowo. Foto: Istimewa
RiauAkses.com, Jakarta - Sikap Bupati Kepulauan Meranti, Muhammad Adil terang-terangan menyebut pemerintah pusat tidak adil dalam pembagian Dana Bagi Hasil (DBH) Migas mendapat pembelaan dari Rocky Gerung. Sang kritikus politik menilai sikap Bupati Adil sebagai simbol perlawanan daerah yang menilai kebijakan ekonomi pusat ada yang keliru.
Sebelumnya, Bupati Adil dalam rapat koordinasi yang dihadiri pejabat Kementerian Dalam Negeri di Pekanbaru, Kamis (8/12/2022) lalu menyebut kenaikan produksi minyak di Kepulauan Meranti tak sebanding dengan DBH yang diperoleh. Ia pun protes ke Kementerian Keuangan dan kesal lantas mempertanyakan apakah pegawai di Kementerian Keuangan iblis atau setan.
Bupati Adil menyebut kondisi kabupaten termuda di Provinsi ini masuk dalam kategori miskin ekstrem yang seharusnya membutuhkan dukungan keuangan dari pemerintah pusat.
"Kalau kami kaya, ya ambil aja uang mau itu Rp 10 triliun. Tapi kami miskin, miskin ektrem. Hasil daerah kami dihisap lalu dibawa. Katanya pemerataan. Pemerataan yang mana?" kata Adil dikutip SabangMerauke News, Minggu (11/12/2022).
Sontak, pernyataan Adil tersebut dibalas oleh Staf Khusus Menteri Keuangan, Yustinus Prastowo. Kementerian Keuangan kata Yustinus keberatan dengan penyebutan iblis atau setan yang diucapkan Bupati Adil.
"Pernyataan itu ngawur dan menyesatkan," kata Yustinus dalam sebuah video yang beredar merespon ucapan Bupati Adil.
Pernyataan keras dan kontroversial Bupati Adil ini ternyata menjadi bahasan khusus dalam dialog virtual yang diunggah di channel YouTube Rocky Gerung Official. Sang kritikus yang menjadi narasumber tunggal, Rocky Gerung ikut memberikan komentar dan analisis.
Pewawancara dalam diskusi tersebut Hersubeno Arief menanyakan ke Rocky Gerung soal pernyataan Bupati Adil tersebut. Rocky lantas memberi sinyal dukungan atas ucapan Bupati Adil yang justru dinilainya sebagai langkah terhormat dan masuk akal untuk mempersoalkan kebijakan pemerintah pusat yang dinilai tidak adil oleh daerah.
"Cara negara mengasuh rakyat itu menyebabkan kemarahan masyarakat di Meranti. Itu masuk akal, sebab Bupati itu dipilih oleh rakyat, ia memiliki legitimasi kuat," ujar Rocky dalam kanal YouTube Rocky Gerung Official yang di-upload Minggu (11/12/2022).
Ia menyebut, gejala pemberontakan seperti ini bukan hal baru di Riau. Namun, sejak orde baru hal itu sudah kerap disuarakan dimana Riau memiliki keinginan merdeka.
Rocky mengatakan hal ini sebagai reaksi masyarakat karena Riau hanya menjadi objek sumber ekonomi, bukan subjek ekonomi. Ia melihat apa yang dilakukan Bupati Meranti sebetulnya dapat disebut semi pemberontakan. Tapi hal ini adalah konsekuensi ketidakadilan di daerah yang saat ini menjadi kabupaten termiskin di Riau tersebut.
Rocky mengaku beberapa kali ke Riau dan melihat kemiskinan tumbuh.
"Padahal di atas tanahnya sawit, di bawahnya minyak. Tapi mereka hanya melihat kekayaan itu pergi ke Jakarta. Masuk akal kalau Pak Bupati itu berang dan terang-terangan pindah ke Malaysia," papar Rocky yang dikenal kerap mengeritik pemerintahan Jokowi.
Jika tak ditangani dengan bagus, kata Rocky, bukan tidak mungkin langkah Bupati Adil ini menjadi sinyal perlawanan pemerintah daerah untuk membuat koalisi anti pemerintah pusat. Ia menyinggung soal gerakan PRRI pada tahun 1958 silam yang dilatarbelakangi ketidakpuasan daerah dalam menilai kebijakan Jakarta.
Rocky menyebut tak jarang pemerintah pusat memoles kenyataan dengan angka statistik yang dingin dan kaku. Hal ini dikatakannya sebagai jalan berkarpet merah yang menutupi sampah di bawahnya.
"Bohong semacam itu yang membuat orang jijik dengan politik istana. Karena memamerkan kesuksesan tapi menyembunyikan kemiskinan. Karpet merah tetapi di bawahnya sampah. Itulah the pyramid of sacrifice," ungkap Rocky.
Singgung Elektabilitas
Rocky tidak menampik sebagai tokoh politik, Bupati Adil pasti berusaha menaikkan elektabilitasnya dengan menunjukkan otoritasnya sebagai bupati. Tapi menurutnya hal ini sepatutnya tidak dilihat sebagai tujuan utama.
"Orang harus lihat protes sosialnya. Terpenting dia punya harga diri, menyatakan dirinya bupati yang memiliki hak memprotes kebijakan pemerintah pusat yang eksploitatif," tegas Rocky.
Bahkan Rocky membenarkan pemerintahan pusat memang rawan perampokan terutama dari hasil ekstraksi sumber daya alam.
"Selama kepemimpinan Pak Jokowi, jumlah persentase hasil ekstraktif yang balik ke negara itu cuma 8 sampai 9 persen. Selama pak SBY angkanya 21 sampai 25 persen. Pak Harto sebanyak 33 persen. Artinya bagian negara yang kembali lewat APBN dan APBD itu semakin sedikit. Itu menandakan ada yang dirampok oleh elit. Ini jelas perampokan," tutup Rocky yang dikenal kritikus politik ini.
Kemenkeu Jawab Tudingan Bupati Adil
Kementerian Keuangan telah merespon keras pernyataan Bupati Kepulauan Meranti HM Adil yang menyebut pegawai Kementerian Keuangan iblis atau setan.
"Ini jelas ngawur dan menyesatkan," kata Staf Khusus Menteri Keuangan, Yustinus Prastowo dalam sebuah video yang beredar, Minggu (11/12/2022).
Yustinus menyatakan Kementerian Keuangan keberatan dan menyayangkan pernyataan Bupati Adil tersebut.
"Pernyataan Bupati Meranti saudara Muhammad Adil yang sungguh-sungguh tidak adil karena mengatakan pegawai Kementerian Keuangan iblis atau setan," kata Yustinus.
Menurut Yustinus, Kementerian Keuangan telah menghitung dan menggunakan data resmi Kementerian ESDM dalam pendistribusian dana bagi hasil (DBH).
"Dana yang dipakai bukan untuk daerah penghasil saja, tapi juga daerah sekitar agar merasakan kemajuan dan kesejahteraan bersama-sama," terang Yustinus.
Menurutnya, Kementerian Keuangan telah mengalokasikan pada tahun 2022 transfer ke daerah dan dana desa sebesar Rp 872 miliar ke Kabupaten Kepulauan Meranti. Jumlah tersebut menurutnya setara dengan 75 persen dari APBD Kepulauan Meranti. Bahkan dana itu adalah 4 kali lipat dari pendapatan asli daerah (PAD) Kepulauan Meranti yang hanya sebesar Rp 222 miliar.
"Untuk itu, kepada saudara Muhammad Adil agar segera minta maaf secara terbuka dan melakukan klarifikasi agar tidak terjadi penyesatan publik yang lebih luas," pungkas Yustinus.
Bupati Kepulauan Meranti HM Adil belum dikonfirmasi soal respon Kementerian Keuangan ini.
Pernyataan Keras Bupati Adil
Diwartakan sebelumnya, Bupati Kepulauan Meranti HM Adil menumpahkan kekecewaannya dalam forum Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pengelolaan Pendapatan dan Belanja Daerah se-Indonesia di Menara Dang Merdu Bank Riau Kepri Syariah, Pekanbaru, Kamis (8/12/2022) kemarin.
Di hadapan pejabat Kementerian Dalam Negeri, Bupati Adil membeberkan perolehan DBH Migas tahun 2022 yang hanya sebesar Rp 114 miliar. Pejabat Kemendagri tersebut yakni Dirjen Bina Keuangan Kemendagri Ahmad Fatoni.
Menurut Adil, penerimaan DBH sebesar Rp 114 miliar tahun lalu didasarkan hitungan harga minyak 60 Dollar AS per barel. Kemudian, dalam pembahasan APBD tahun 2023 sesuai pidato Presiden Jokowi, harga minyak dunia naik menjadi 100 Dollar AS per barel.
"Tapi kenapa minyak kami bertambah, liftingnya naik, duitnya makin sedikit. Bagaimana perhitungan asumsinya, kok naiknya cuma Rp 700 juta," ungkap Bupati Adil dikutip dari RiauAkses.com.
Padahal kata Adil, pada 2022 lalu terdapat penambahan 13 sumur minyak di kabupatennya hingga menjadi 19 sumur. Target produksi mencapai 9.000 barel per hari yang merupakan kenaikan cukup signifikan.
Adil menegaskan, jika tahun depan DBH Migas yang diperoleh tidak naik maka minyak di Kepulauan Meranti tidak lagi dieksploitasi.
"Jadi kalau seandainya DBH tidak naik padahal produksi meningkat, maka keluarkan surat penghentian pengeboran minyak di Meranti. Jangan diambil lagi minyak di Meranti itu. Tidak apa-apa, kami juga masih bisa makan daripada uang kami diisap oleh pusat," kata Adil.
Ia aneh dengan kebijakan keuangan pemerintah pusat khususnya Kementerian Keuangan. Ketika lifting minyak naik, pembagian DBH ke daerah penghasil malah berkurang.
"Meranti itu daerah penghasil minyak termiskin di Indonesia. Gimana kami tak miskin, uang kami tidak dibagikan. Bapak bilang dibagi rata, Dibagi rata kemana? Minyak kami ada 103 sumur sudah kering, kalau 100 sumur lagi kering maka miskin total. Kami tidak perlu bantuan dari provinsi dan pusat, serahkan sajalah duit minyak kami, selesailah sudah," cerca Adil.
"Dolarnya naik, dari 60 ke 100. Lifting-nya juga naik, tapi duitnya malah berkurang," katanya lagi.
Diceritakan Adil, dirinya sudah berulangkali menyurati Kementerian Keuangan untuk melakukan audiensi dan mempertanyakan pembagian DBH Migas tersebut.
"Tapi Kementerian Keuangan mintanya lewat online. Kami ngadu ke Kemendagri kok bisa offline, tapi di Kementrian Keuangan susahnya nggak ketulungan," tutur Adil.
Ia bahkan sampai mengejar pertemuan dengan pejabat Kementerian Keuangan hingga ke Bandung. Namun justru pejabat yang hadir tidak memiliki kewenangan.
"Hari ini saya kejar lagi, saya mau tahu kejelasannya," tuturnya lagi.
"Ini pegawai Kementerian Keuangan setan atau iblis?" tegasnya lagi.
Menurut Adil, Kabupaten Kepulauan Meranti merupakan kabupaten termiskin yang seharusnya mendapatkan perhatian lebih.
Ia menyinggung pelabelan terhadap Kepulauan Meranti yang disebut masuk daerah dengan miskin ekstrem.
"Jadi kalau kalau daerah miskin ada minyak, bapak ibu ambil uangnya entah dibawa kemana. Pemerataan kemana. Seharusnya kami yang jadi prioritas, karena pak Jokowi bilang miskin ekstrim wajib 0 persen. Bagaimana kami mau mengangkat kemiskinan kalau begini caranya," protes Adil.
Adil bahkan mengancam, jika pemerintah pusat tidak ada perhatian terhadap Kepulauan Meranti, maka dia meminta untuk bergabung ke negeri yang berbatasan langsung dengan Meranti yakni Malaysia.
"Maksud saya, kalau bapak tak mau mengurus kami, pusat tak mau mengurus Meranti, kasihkan kami ke negeri sebelah. Apa kami perlu angkat senjata? Tidak mungkin kan? Tapi ini menyangkut masyarakat Meranti yang miskin ekstrem. Kalau bapak bilang bagi rata itu salah, dibagi rata kemana," pungkasnya.
Kemendagri Teliti Kembali
Merespon protes Bupati Adil tersebut, Dirjen Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Luky Alfirman mengatakan tim teknis DBH akan menelitinya kembali. Dia juga menyebutkan, pembagian DBH tersebut tidak hanya diberikan kepada daerah penghasil saja, tapi juga untuk daerah-daerah perbatasan dan daerah lainnya.
"Pada prinsipnya asumsi minyak di Meranti memang 100 Dollar AS per barel. Dengan rincian 85% ke pusat dan 15% kembali ke daerah," ujar Luky.
Dikatakan Luky bahwa perhitungan terhadap pembagian DBH Migas ada formulasinya. Tidak hanya daerah penghasil, bahkan daerah tidak penghasil pun mendapatkan porsinya.
Rakornas mengambil tema Perspektif Daerah Penghasil Berdasarkan Undang-undang nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
Rapat itu dibuka langsung oleh Menteri Dalam Negeri yang diwakili Staf Ahli Menteri Bidang Ekonomi dan Pembangunan La Ode Ahmad Pidana Bolombo.
Hadir dalam Rakornas tersebut Dirjen Bina Keuangan Kemendagri Ahmad Fatoni, Gubernur Riau Syamsuar serta Kepala Bapenda Provinsi Riau Syahril Abdi dan Kepala Bapenda Kabupaten se Provinsi Riau. (CR1)
TOPIK TERKAIT
BERITA TERKAIT
Ada Cuan Besar, Menteri LHK Didesak Buka Proses Penetapan Denda Kebun Sawit Dalam Kawasan Hutan
RiauAkses.com, Pekanbaru - Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya
Remaja di Dumai Tewas Dimangsa Buaya Saat Memancing di Dekat Masjid Bagan Keladi
RiauAkses.com, Dumai - Seorang remaja di Kota Dumai menjadi korban mangsaan diduga buaya yang
Stafsus Menteri Keuangan Balas Bupati Adil yang Sebut Pegawainya Setan atau Iblis: Pernyataannya Sungguh-sungguh Tak Adil!
SABANGMERAUKE NEWS, Jakarta - Pernyataan Bupati Kepulauan Meranti HM Adil yang menyebut
Heboh Pub Malam Joker Poker di Negeri Melayu Islamis Diberi Izin, Muflihun Ancam Anak Buah yang Bermain: Tak Ada Sampai ke Saya!
RiauAkses.com, Pekanbaru - Geger izin tempat hiburan malam Joker Poker di Kota Pekanbaru
KPK Periksa Pegawai PT Peputra Supra Jaya Terkait Tersangka Kasus Gratifikasi Eks Kakanwil BPN Riau
RiauAkses.com, Pekanbaru - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa seorang pegawai
Komentar Via Facebook :