Home / Lancang Kuning / Pekanbaru

Tiba-tiba Masuk Jadi Warga Kampar, Masyarakat 3 RW di Pekanbaru Laporkan Kemendagri ke Ombudsman

Rabu, 22 Februari 2023 | 17:36 WIB

Penulis : Sigit Eka Yunanda | Editor : Dwi Fatimah

Tiba-tiba Masuk Jadi Warga Kampar, Masyarakat 3 RW di Pekanbaru Laporkan Kemendagri ke Ombudsman

Ilustrasi batas daerah. Foto: Net

RiauAkses.com, Pekanbaru - Masyarakat RW 11, 12, dan 13 Kelurahan Air Dingin Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru, menginginkan letak tapal batas Kelurahan Air Dingin dengan Desa Tanah Merah, Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar dibenahi.

Kerancuan tapal batas ini disebut berpotensi terjadi konflik karena adanya keraguan masyarakat tentang tapal batas yang berubah dari dari PP 1987 ke Permendagri 2015.

Lebih dari itu, keraguan batas wilayah ini memunculkan permasalahan administrasi seperti pendataan DPT dan Pemilu, terjadi gangguan terhadap pelayanan administrasi kependudukan warga Terjadi gangguan pelayanan di sektor keamanan (kepolisian) hingga terjadi gangguan terhadap pendaftaran domisili/ zonasi anak sekolah.

Ketua LPM Kelurahan Air Dingin, Indra Sukma menjelaskan bahwa akibat Permendagri itu masyarakat di RW 11, 12 dan 13 diketahui juga masuk ke dalam wilayah Kampar. Hal ini berbeda dari apa yang sudah terlebih dahulu tercantum dalam PP Nomor 19 tahun 1987.

"Masyarakat di RW 11, 12 dan 13 ini yang kami perjuangkan agar bisa dikembalikan ke wilayah administratif Pekanbaru," kata Indra, Selasa (21/2/2023).

Indra mengatakan, banyak warga yang tidak tahu status administrasi mereka yang sekarang berada di wilayah administrasi Kampar.

Ia menyebut masyarakat menyampaikan beberapa tuntutan yakni dilakukan Tracking atau Pelacakan Ulang Tapal Batas wilayah yang dimaksud Surat-surat kepemilikan Tanah/Rumah yang terdampak untuk dapat dikembalikan seperti semula yakni wilayah pekanbaru.

Ia pun mengatakan masyarakat sudah melaporkan permasalahan ini ke Ombudsman Republik Indonesia dengan No Registrasi 1024/1M/IX/2016/JKT dengan isi laporan terkait Dugaan tidak kompetennya Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2015 tentang batas daerah Kabupaten Kampar dengan Kota Pekanbaru Provinsi Riau yang mengakibatkan persoalan pelayanan administratif bagi warga. (CR-01)