Home / Lancang Kuning / Kepulauan Meranti
Puluhan BUMDes di Kepulauan Meranti Terancam Tak Dapat Kucuran Dana BKK dari Pemprov Riau
Ilustrasi BUMDes. Foto: Net
RiauAkses.com, Selatpanjang - Sejumlah Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Kepulauan Meranti gagal menyandang status berkembang hingga maju.
Dimana dari hasil evaluasi Dinas Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kependudukan Catatan Sipil (PMD Dukcapil), tata kelola BUMDes di Kepulauan Meranti masih tergolong dasar dan tumbuh.
Hal itu berdampak terhadap BUMDes yang menyandang status tersebut terancam tidak boleh menerima suntikan modal usaha melalui program bantuan keuangan khusus (BKK) yang disalurkan Pemprov Riau melalui masing-masing pemerintah desa.
Hal tersebut disampaikan Kepala Bidang Pemberdayaan Ekonomi Desa dan Lembaga Desa, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kepulauan Meranti Fajarrullah SFarm kepada wartawan, Sabtu (11/2/2023).
Dikatakannya, BUMDes di Kepulauan Meranti berjumlah sebanyak 96 badan usaha. Dari jumlah tersebut hanya 6 badan usaha yang tergolong maju, dan 15 badan usaha lainnya menyandang status berkembang.
Sementara BUMDes yang masuk dalam kategori tumbuh sebanyak 58 badan usaha. Sedangkan 15 lainnya masuk dalam kategori dasar dari penilaian Pemprov Riau yang diterima oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakan dan Desa Kepulauan Meranti.
“Petunjuk terhadap klasifikasi BUMDes yang bisa menerima penyertaan modal dari BKK itu diberlakukan tahun ini. Tapi yang masuk kategori dasar dan tumbuh kabarnya tidak bisa. Karena secara rinci kami masih menunggu petunjuk teknisnya dari Pemprov Riau,” kata Fajar.
Peningkatan status dari hasil evaluasi tahunan dilaksanakan oleh Pemprov Riau. Hasilnya, banyak BUMDes yang masih terbentur oleh kelengkapan legalitas data perusahaan hingga memperoleh nilai buruk.
“Evaluasi dilakukan setiap tahun, ada form yang harus diisi untuk memutuskan status masing-masing BUMDes. Evaluasi melalui tanya jawab tertulis kuesioner. Banyak yang tidak bisa melengkapi data. Rata-rata BUMDes di Meranti tak ada yang berbadan hukum,” ungkapnya.
Padahal dari informasi yang dia terima, Pemprov Riau tahun 2023 kembali mengalokasikan Bantuan Keuangan Khusus (BKK) desa sebesar Rp 278 miliar, atau lebih besar dari tahun lalu yakni Rp 238 miliar.
Bantuan itu dikucurkan untuk mendorong Pembangunan ekonomi desa. Termasuk pengembangan BUMDes. Menurutnya setiap desa bakal mendapatkan porsi BKK sebesar dari Rp100 juta hingga Rp180 juta
“Apalagi dalam penyertaan modal ke BUMDes yang bersumber dari BKK itu tak ada batasan. Semua tergantung pada kesepakatan badan musyawarah desa. Tapi sangat disayangkan, banyak badan usaha tidak bisa mendapatkan suntikan dari dana itu,” ungkapnya.
Makanya, kata Fajar, saat ini mereka sedang intensifkan pembinaan seluruh BUMDes tanpa terkecuali. Sehingga, menurutnya semua badan usaha itu bisa berperan maksimal dalam peningkatan ekonomi desa. (R-01)
TOPIK TERKAIT
BERITA TERKAIT
Ini Alasan ICW Digugat Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati
RiauAkses.com - Menteri Keuangan Sri Mulyani menggugat Indonesia Corruption Watch (ICW) ke
Curi Ponsel, Pemuda Pengangguran di Rohil Ditangkap Polisi
RiauAkses.com, Rokan Hilir - Seorang pemuda di Rokan Hilir (Rohil) inisial NF (22) dibekuk Tim
Ini Tiga Nama Usulan Gubernur Syamsuar untuk Gantikan Muflihun Sebagai Sekwan DPRD Riau
RiauAkses.com, Pekanbaru - Gubernur Riau (Gubri), Syamsuar disebut telah mengajukan tiga nama
Wamendag Blusukan ke Pasar Pekanbaru Hari Ini, Cek Pasokan MinyaKita
RiauAkses.com, Pekanbaru - Wakil Menteri Perdagangan (Wamendag) Jerry Sambuaga memantau beberapa
Cerita Napi Kuansing Buatkan Rumah untuk Kakek Kasani
RiauAkses.com, Kuantan Singingi - Harapan Kasani akhirnya terwujud punya rumah kokoh bersama istri
Komentar Via Facebook :